Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sesmenko PMK Andie Megantara memastikan program intervensi penanganan kemiskinan ekstrem tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye di tahun politik.

Dirinya menilai sangat kecil kemungkinan program ini bakal dimanfaatkan sebagai ajang mencari suara pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: Tekan Angka Kemiskinan, Pemprov DKI Tingkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Pasalnya, Andie mengatakan sistem pendataan dan pengawasan yang dibuat oleh Pemerintah sudah sangat ketat.

"Kalau masalah politik kayaknya enggak. Karena kan modalitas kita sudah kuat, artinya kita sudah punya (data kelompok sasaran) by name, by address, bahwa sampai yang paling atas kan sudah ada (data)," ujar Andie saat berdialog dengan awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Presiden Joko Widodo, kata Andie, memberikan atensi besar kepada program ini.

Sehingga, menurut Andie, pengawasan yang dilakukan pada program penanganan kemiskinan ekstrem sangat ketat.

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem Ditargetkan Turun Jadi 0 hingga 1 Persen pada 2024

"Mestinya, kecil kemungkinan ya itu (untuk) politik. Karena memang pak Presiden semuanya memang serius menangani itu," ucap Andie.

Menurut Andie, penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menutup celah penyalahgunaan program intervensi kemiskinan ekstrem untuk kepentingan politik. 

Pemerintah, kata Andie, senantiasa menjaga segala kemungkinan untuk penyalahgunaan program ini.

"Kita lengkap dengan (data) di cek lagi sasarannya harus seperti itu, mudah-mudahan harapan kita, enggak akan terjadi. Kita jaga itu," ujar Andie.

Seperti diketahui, Pemerintah sedang menggencarkan upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia dengan target nol persen pada 2024.