Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, sejatinya program pemerintah memang harus dilanjutkan usai lengsernya pemerintahan sebelumnya.

Meski begitu kata Yusril, keberlanjutan program itu tidak harus dilanjutkan oleh garis keturunan pemimpin yang ada.

Baca juga: Yusril Bicara Soal Pendamping Prabowo: Cawapres Bukan Hanya Elektabilitas

"Tapi saya pikir memang kontinuitas (keberlanjutan program) memang harus ada. Artinya, tapi kontinuitas tidak dalam artian karena orang atau keturunannya," kata Yusril kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2023).

Meski demikian, Yusril tidak menjelaskan maksud dari pernyataannya itu mengarah ke sosok siapa.

Terpenting secara garis besar dia menegaskan, setiap pemimpin yang menjabat pasti akan melanjutkan apapun program yang sudah baik dan memperbaiki yang dirasa kurang.

"Saya kira dimana pun pikiran kita sama, bahwa pemerintah yang muncul belakangan itu kan harus meneruskan apa yang baik yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya," kata Yusril.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Singgung Ada Peran Pak Lurah dalam Penentuan Cawapres Prabowo Subianto 

"Melakukan apa yang tidak ada yang belum terciptakan oleh pemerintah sebelumnya. Dan memperbaiki apa yang salah dan keliru yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya," tambahnya.

Mantan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) itu menyebut, sejauh ini di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) pemikiran demikian selalu dikedepankan.

Dimana, siapapun calon pemimpinnya ke depan, diharapkan mampu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Bahwa calon dari pengganti itu diharapkan akan meneruskan apa yang dilakukan oleh pemerintah pak Jokowi ini. Siapapun ya mestinya meneruskan," tutur Yusril.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyoroti perihal kondisi politik tanah air belakangan ini.

Beberapa diantaranya yakni mulai berhembusnya narasi dinasti politik usai adanya wacana putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berpotensi maju sebagai cawapres.

Kemungkinan Gibran maju sebagai cawapres itu makin kuat usai adanya gugatan batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

Terkait hal ini, Yusril menyinggung soal tradisi politik di Indonesia. Menurutnya, jangan sampai terlihat dengan nyata hal-hal yang erat kaitannya dengan dinasti politik justru nampak dipermukaan.

"Jadi apakah itu baik bagi tradisi politik kita? Menurut saya sebenarnya gaperlu ada hal-hal seperti itu. Jadi politik itu jangan terkesan lebih harus menimbulkan satu Dinasti," kata Yusril kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

Tak hanya perihal dinasti politik, Pakar Hukum Tata Negara itu menyinggung soal restu dari pemerintah soal menentukan pemimpin.

Pernyataan Yusril ini didasari karena bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto akan mengkonsultasikan nama cawapresnya kepada sosok dengan julukan 'Pak Lurah'.

Menurut dia, restu itu bukan hal yang perlu dilakukan, terlebih akan ada dampak untuk pemimpin mendatang.

Baca juga: Anggawira Nilai Yusril Opsi Cawapres Terbaik bagi Prabowo untuk Jaga Stabilitas Hukum

"Dan politik itu juga (jangan) harus ada restu-restuan seperti tadi itu," kata dia.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan, yang harus disadari oleh para pemimpin adalah bagaimana meneruskan program yang ada di pemerintahan sebelumnya dan memperbaiki apa yang belum terselesaikan.

Akan tetapi, kata dia, dilanjutkan program itu tanpa harus menghapus yang sudah ada.

"Yang paling penting setiap pemimpin itu menyadari bahwa mereka bukan harus merobohkan atau menghapuskan apa-apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Tapi dia meneruskan apa yang baik dan tetap hormati apa yang ada itu," tukas dia.