Dharma Pongrekun Serukan Presiden Jokowi Tolak WHO Pandemic Treaty Guna Keselamatan Rakyat dan Kedaulatan Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dharma Pongrekun meminta pemerintah mewaspadai perjanjian pandemi (pandemic treaty) yang akan disahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health World (WHO) di sidang ke-77 pada Mei 2024.

WHO dalam sidang yang digelar bulan Desember 2021 telah meminta persetujuan dari 194 negara anggotanya terkait resolusi tersebut.

“Pandemic Treaty ini bisa jadi merupakan strategi terselubung asing yang berpotensi membuat hilangnya kedaulatan negara-negara di dunia termasuk Indonesia dengan biaya murah, karena tanpa perang dan sangat menguntungkan yang menggunakan isu kesehatan,” kata Dharma Pongrekun di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dia menganggap resolusi itu akan mengungkung setiap negara yang menyetujuinya.

Pandemic Treaty membuat WHO memiliki otoritas untuk mengikat secara hukum atas seluruh pemerintahan di dunia.

"Jika WHO mengumumkan adanya pandemi lagi seperti saat isu COVID-19 yang lalu, melalui traktat tadi, maka semua negara yang sudah menyetujuinya, wajib mengikuti apapun saran WHO, termasuk membatasi pergerakan manusia, memantau dan mengubah perilaku manusia, hingga berdampak pada krisis ekonomi," kata dia.

Baca juga: Baleg DPR dan Pemerintah Setuju Pilgub Jakarta Hanya 1 Putaran

Dharma Pongrekun menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk menolak Pandemic Treaty, karena saat ini sudah 11 negara yang menolak dan keluar dari WHO Pandemic Treaty itu di antaranya Rusia dan Selandia Baru dan ada beberapa negara lain dengan mengajukan surat pernyataan penolakan dan tidak ingin bergabung.

“Saya sebagai bagian dari rakyat DKI Jakarta khusunya dan masyarakat Indonesia pada umumnya merasa perlu menyerukan kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia untuk menolak WHO Pandemic Treaty karena menyangkut keselamatan rakyat dan kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini,” tegasnya.

Pria kelahiran 12 Januari 1966 itu menambahkan bangsa Indonesia saat ini dan di masa mendatang menghadapi situasi hingga banyak permasalahan di berbagai bidang terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Oleh karenanya dia mengatakan kebijakan-kebijakan tadi seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat, namun yang terjadi sebaliknya justru semakin menekan dan membuat rakyat menderita lahir dan batin.

“Terutama dampak dari pandemi yang hampir merusak semua aspek kehidupan termasuk jiwa keluarga kita. Saya ingin menyelamatkan jiwa keluarga kita termasuk melindungi, melayani, dan mengayomi merekam dan menjadikannya sebagai prioritas utama dan hukum tertinggi,” ucap mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara ini.

Sebagai bacagub Jakarta, Dharma Pongrekun menyatakan akan mencabut bila diperlukan dan atau akan memperbaiki kembali semua kebijakan yang tidak pro rakyat.

"Semua pelayanan kepada masyarakat juga akan dipermudah sekaligus memangkas akar korupsi jika ia terpilih sebagai orang nomor satu di Jakarta nantinya," kata dia.