"Kalau hal tersebut terjadi, hal itu dapat membingungkan kadernya di akar rumput. Hal seperti itu tentu tak diinginkan Megawati," kata dia.

"Hal ini kiranya akan menguatkan Megawati menolak presidential club. Walaupun penolakan itu bisa jadi tidak dikemukakannya secara terbuka," tukas Jamiluddin.

Baca juga: Dukung Pembentukan Presidential Club, Gibran Respons Wanti-wanti Potensi Tumpang Tindih Wantimpres

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai wacana pembentukan forum Klub Presiden yang diusulkan oleh Prabowo Subianto tidak ada urgensinya.

Kata dia, kalaupun pingin membuat klub Presiden adalah dengan mengumpulkan atau membangun hubungan antar kepala negara bukan pada Presiden RI terdahulu.

Dirinya lantas mencontoh keberanian Presiden pertama RI Soekarno yang menjalin komunikasi dengan kepala negara lain untuk memajukan Asia dan Afrika.

"Benar (tidak ada urgensi),  bisa mencontoh keberanian Bung Karno yang mampu membangun hubungan antar kepala negara sedang berkembang dan baru merdeka untuk melawan kolonialisme dan imperialisme," kata Djarot kepada Tribunnews saat dimintai tanggapannya, Senin (6/5/2024).

Djarot lantas menyinggung, jika Prabowo pengin berkomunikasi atau berdialog dengan Presiden RI terdahulu bisa dilakukan kapanpun tanpa harus membuat forum.

"Kalau mau bertemu dan berdiskusi dengan presiden terdahulu bisa setiap saat," ujar dia.

Terlebih dalam susunan kenegaraan, ada wadah yang bernama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk forum dialog.

"Iyalah, secara kelembagaan kan sudah ada wantimpres," kata dia.

Djarot lantas memandang, adanya dua kemungkinan dari wacana pembentukan Klub Presiden itu. 

Pertama, dia menduga Prabowo Subianto tidak percaya diri dalam mengemban tanggung jawab sebagai presiden.

Baca juga: Wacana Presidential Club dari Prabowo Ditanggapi Positif Golkar dan Demokrat, tapi Tidak dengan PDIP

"Ada dua kemungkinan atas usulan tersebut. Pertama,usulan ini menunjukkan indikasi bahwa pak prabowo kurang pd (percaya diri) dalam mengemban tanggung jawab," kata Djarot kepada awak media saat dimintai tanggapannya, Minggu (6/5/2024).

Kata dia, beberapa tanggung jawab itu berada dalam misi Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yakni salah satunya memajukan kesejahteraan umum.