Tunjangan komunikasi akan naik menjadi Rp 21.500.000 per bulan. Apakah para wakil rakyat itu kerjanya hanya bertelepon seharian sehingga dalam sebulan akan menghabiskan pulsa senilai Rp 21,5 juta?
Tunjangan transportasi akan naik menjadi Rp 35.000.000 per bulan.
Apakah kerja para wakil rakyat itu berputar-putar saja di jalanan seharian, sehingga menghabiskan bahan bakar minyak senilai Rp 35 juta sebulan?
Lebih parah lagi, usulan tersebut diajukan di tengah pandemi Covid-19, ketika rakyat dalam kondisi menderita.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) marak, angka kemiskinan naik.
Apakah mereka menutup mata, telinga dan hati nurani? Mereka benar-benar telah kehilangan "sense of crisis".
Data Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta, selama pandemi Covid-19, sebanyak 172.222 pekerja dari 16.198 perusahaan dirumahkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, angka kemiskinan di DKI Jakarta naik sebesar 1,11 persen, dari semula 3,42 persen pada September 2019, menjadi 4,53 persen pada Maret 2020. Ini merupakan angka terbesar di Indonesia.
PSI, sekali lagi, kalian tak sendiri.
* Karyudi Sutajah Putra: Wartawan, Penulis, Warga DKI Jakarta.