Oleh :  Teuku Parvinanda, Mantan jurnalis dan praktisi komunikasi

TAHUN 2024 menjadi penanda suram masa reformasi yang dicita-citakan bangsa Indonesia sejak 1998.

Harapan yang digantungkan pada reformasi seakan memudar, seiring dengan kembalinya praktik-praktik lama yang menjerumuskan negara pada jalan kelam. 

Apa yang dulu diperjuangkan dengan pengorbanan besar—demokrasi, kebebasan, dan pemerintahan bersih—sekarang terasa jauh dari jangkauan.

Reformasi, yang lahir sebagai upaya mengembalikan demokrasi ke tangan rakyat, tampak berada di ambang kehancuran.

Cita-cita Reformasi


Reformasi 1998 adalah upaya kolektif untuk membongkar warisan feodal yang merugikan bangsa, seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta dwifungsi ABRI. 

Demokrasi perwakilan yang ditegakkan selama Orde Baru, yang sebenarnya hanya melanggengkan kekuasaan elite politik, digantikan oleh demokrasi langsung yang memungkinkan rakyat memilih pemimpinnya. 

Baca juga: Nawawi Pomolango Sebut KPK Bayi Reformasi, Bukan Anak Kandung Pemerintahan Megawati

Banyak hal dicapai pada masa reformasi: penghapusan dwifungsi ABRI, pemilihan langsung presiden dan kepala daerah, otonomi daerah, dan pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua itu terwujud melalui perjuangan berat yang memakan banyak korban, termasuk tragedi 1998.

Namun, apa yang terlihat hari ini adalah kebalikan dari cita-cita reformasi.

KKN kembali merajarela dari lapisan bawah hingga ke puncak birokrasi. TNI dan Polri perlahan-lahan dimanfaatkan lagi sebagai alat kekuasaan, meski fakta ini kerap dibantah. 

Negara menajamkan taringnya terhadap rakyat, dengan alat-alat negara yang digunakan untuk menekan lawan politik. Kritik dan perlawanan formal semakin sulit terakomodasi.

Reformasi Memperbaiki Orla dan Orba


Mari kita tilik sejarah masa lalu. Orde Lama (Orla) berlangsung dari 1945 hingga 1966, dipimpin oleh Soekarno yang menjadi tokoh kemerdekaan bangsa. Keunggulan utama dari masa ini adalah semangat kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi, namun dibarengi dengan permasalahan ekonomi yang parah serta ketidakstabilan politik.