Namun, Misbakhun tetap menyemangati ribuan pegawai DJP dan Kemenkeu sebagai abdi negara yang telah bekerja sungguh-sungguh.

“Pengenaan hukuman disiplin untuk 1,6 persen dari total pegawai Kementerian Keuangan ini tetap tidak bisa menutup kenyataan bahwa jauh lebih banyak pegawai yang baik,” tuturnya.

Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan para pegawai DJP memang menghadapi banyak tantangan dan godaan.

Sebagai abdi negara, para pegawai DJP juga harus siap ditugaskan ke seluruh wilayah NKRI sehingga jauh dari keluarga, bahkan harus menanggung biaya akomodasi dengan uang sendiri.

Baca juga: HIPMI Usulkan Subsidi Harga dan Keringanan Pajak Impor Kendaran Listrik CBU ke Pemerintah

“Sampai ada istilah menikah tapi tidak serumah, bukan serumah tidak menikah,” ucap Misbakhun.

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan tunjangan kinerja bagi pegawai DJP memang tertinggi dibandingkan instansi lain.

Namun, Misbakhun menegaskan besarnya tunjangan itu sebanding dengan godaan dan risiko yang harus dihadapi pegawai DJP.

“Bagaimanapun mereka harus mengawal penerimaan perpajakan dari wajib pajak sampai pada rekening kas negara,” kata mantan pegawai DJP itu.

Oleh karena itu, Misbakhun mendorong Dirjen Pajak Suryo Utomo meneruskan upaya mendisiplinkan para pegawai DJP.

Dia mengharapkan pegawai DJP tetap menunjukkan kinerja positif di tengah berbagai tantangan dan godaan.