Bonnie mengatakan bentuk pertanggungjawaban Sukarno ini tidak diterima dan, selain itu, Sukarno juga mendapat tuduhan “dekadensi moral” yang yang terjadi kepada bangsa.

“Waktu itu ya sudah mau menggulingkan Bung Karno dengan jalan yang seolah konstitusional. Atau istilahnya sejarawan, creeping kudeta,” ujarnya.

“Penyelesaian secara politis dengan dibalut konstitusi. Kayak yang sekarang-sekarang inilah yang kita juga belakangan lihat.”

Tap MPRS 33/1967 itu, sambung Bonnie, mengaitkan Sukarno dengan PKI karena ada bagian yang menuduh seolah presiden pertama Indonesia itu sebagai dalang atas kudetanya sendiri atau melindungi orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Senada dengan Bonnie, peneliti utama LIPI Asvi Warman Adam, mengatakan pertimbangan di dalam Tap MPRS 33/1967 menyebutkan Sukarno memberikan bantuan terhadap gerakan G30S—padahal dekrit itu dikeluarkan dalam rangka pengalihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto.

“Gerakan 30 September itu kan ingin melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Tentu tidak masuk akal kalau Bung Karno yang akan dikudeta itu juga memberikan bantuan,” ujar Asvi.

Apa arti dari ‘pencabutan’ Tap MPRS 33/1967?

Asvi mengatakan tidak berlakunya Tap MPRS 33/1967 sejatinya menghilangkan pertimbangan di dalam ketetapan yang menyatakan Sukarno memberikan bantuan terhadap gerakan G30S.

Asvi menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Sukarno—bersama Muhammad Hatta—pada tahun 2012 sebetulnya sudah memulihkan nama baiknya.

“Yang dilakukan sekarang ini [...] menurut saya adalah menegaskan kembali. Menurut saya perlu diluruskan istilahnya. [Bukan] mencabut,” ujar Asvi.

Sejarawan itu juga mengingatkan bahwa Presiden Sukarno juga sudah diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada 1986 yang merupakan gelar tinggi—jauh sebelum 2021.

Asvi pun mendorong pemerintah untuk memasukkan pemulihan nama baik Presiden Sukarno ini ke dalam buku-buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah sebagai upaya yang lebih konkret.

Terpisah, Bonnie mengatakan gestur dari MPR ini merupakan sebuah “pencapaian yang luar biasa” bukan hanya untuk keluarga Sukarno, melainkan juga untuk rakyat Indonesia.

Bonnie pun berharap pemulihan nama baik Sukarno ini dapat menginspirasi generasi muda seperti milenial dan Gen Z untuk berani mendorong dan membuka sejarah masa lalu yang digambarkannya sebagai “banjir darah” sehingga dapat memutus “siklus kekerasan” yang secara historis terus terjadi.

Mengapa baru sekarang gestur MPR ini dilakukan?