TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (INSIS) Dian Permata, menilai dinamika penetapan nama-nama capres terlihat sebagai proses politik yang wajar dan prosedural.

Namun di balik itu dikhawatirkan tersembunyi kuasa kelompok oligarki yang berupaya mengendalikan situasi sesuai political interest-nya.

Desakan kelompok oligarki ini mulai terlihat pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P).

Bahkan mulai terlihat indikasi-indikasi politik yang berupaya mengambil alih peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam hal kuasa menentukan atau pengusungan capres.

"Sebagai satu-satunya parpol yang memiliki golden ticket untuk mengajukan capresnya sendiri, PDIP memiliki magnitude di mata kelompok oligarki di negeri ini," kata Dian Permata, Rabu (27/10/2022).

Dalam konteks Indonesia, dijelaskan yang juga anggota Tim Pakar Pemerintah UU 7/2017 itu, kelompok oligarki identik dengan para aktor yang memiliki kekuatan ekonomi serta politik yang bisa diarahkan untuk kepentingan tertentu.

Baca juga: Ditemani Ganjar, Sekjen PDIP Tegaskan Capres-Cawapres Jadi Hak Megawati

Aspek paling menentukan dalam Pilpres 2024 tak lain adalah penetapan nama capres dan cawapres.

Kelompok oligarki dipastikan berkepentingan kuat dalam proses tersebut.

Sebisa mungkin capres dan cawapres yang didukung oleh kelompok oligarki berpotensi menang.

Sebab dengan begitu, kombinasi kekuatan ekonomi dan politik tetap bisa dimainkan dalam jangka panjang.

“Harus diakui, kelompok oligarki ini merupakan para aktor atau kelompok elite memiliki banyak pundi-pundi kekayaan. Kelompok ini terus bisa eksis serta tetap mampu bertahan dalam setiap keadaan karena ditopang oleh relasi sosial. Relasi kapital menjadi aspek paling dominan yang menjadikan kelompok ini terus bertahan."

Tidak mengherankan, situasi ini membuat para konglomerat punya ruang lebih besar untuk bertahan dan memperluas jejaring ekonominya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen politik” ujar akademisi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta itu.

Kata Dian, di luar kekuatan konglomerasi yang berupaya mengendalikan keputusan politik, kelompok oligarki juga tercermin dari adanya pengusaha yang bergabung dengan partai politik dan kemudian menjadi anggota DPR.

Para pengusaha ini mengikuti prosedur yang baku dan parpol juga diuntungkan dengan adanya para pengusaha ini.