Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Penegasan itu disampaikan AHY didampingi Anies dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Dukungan resmi Demokrat itu dilakukan menyusul deklarasi PKS pada 23 Februari 2023, dan Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022.

Dengan ini, AHY menyatakan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Demokrat, Nasdem dan PKS resmi terbentuk untuk mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024.

Dosen Senior Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta, Ahmad Khoirul Umam, melihat deklarasi tersebut sebagai wujud kesuksesan Anies Baswedan menggabungkan kekuatan tiga parpol agar memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen.

Selain itu, deklarasi tersebut juga dijadikan tanda bahwa upaya membendung pencapresan Anies sudah gagal.

"Hal itu mengindikasikan bahwa upaya penggagalan pencapresan Anies sudah gagal total. Anies akhirnya berhasil menggabungkan 3 partai dengan akumulasi kekuatan suara 28,5 persen," kata Umam saat dikonfirmasi Kamis (2/3/2023).

Namun menurutnya, upaya penggagalan pencapresan Anies masih mungkin terjadi jika ada pihak-pihak yang menggunakan tangan kekuasaan.

"Misalnya dengan politisasi instrumen penegak hukum untuk menyasar elemen-elemen yang menjadi kompetitor potensial," ujar Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Jakarta ini.

Ia pun menyebut perlunya ketiga parpol anggota Koalisi Perubahan untuk menggelar deklarasi bersama sebagai bentuk legalisasi kerja sama.

"Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS bisa segera menyelenggarakan  deklarasi bersama yang melibatkan 3 partai dan bakal capresnya sebagai bentuk legalisasi kerja sama koalisi," katanya.

Baca juga: PKS Usung Capres NasDem, Pengamat: Peluang Tiket Presiden Anies Besar

Tahap selanjutnya, lanjut Umam, Anies selaku nakhoda koalisi perlu untuk mengambil langkah cepat guna finalisasi, khususnya terkait pembahasan pendampingnya, rencana portofolio pemerintahan, hingga skema kompensasi politik sebagai bagian dari proses negosiasi koalisi.

"Untuk membahas itu semua, Koalisi Perubahan perlu juga segera membentuk Sekretariat Bersama Koalisi Perubahan untuk mengefektifkan koordinasi internal koalisinya ke depannya," pungkas Umam.