Jika Ajukan AHY Jadi Cawapres Ganjar, Pengamat Sebut Koalisi Demokrat-PDIP Sulit Terjalin
koalisi Demokrat-PDIP tersebut sulit terjalin apabila Demokrat tetap memaksakan AHY menjadi Cawapres Ganjar sebagai bagian dari deal politik.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani berencana bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pertemuan tersebut membuka kemungkinan koalisi antara PDIP dengan Demokrat di Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa koalisi tersebut sulit terjalin apabila Demokrat tetap memaksakan AHY menjadi Cawapres Ganjar sebagai bagian dari deal politik.
"Tentu Demokrat tetap akan ada bergaining ketika ingin bergabung dengan PDIP. Apabila yang ditawarkan Demokrat atau Demokrat menawarkan AHY sebagai Cawapres, kalau itu yang ditawarkan, saya menilai, mempridiksi sulit terjalin koalisi," katanya kepada Tribunnews, Minggu, (11/6/2023).
Karyono menilai rencana pertemuan Puan-AHY bisa juga dilihat sebagai manuver Demokrat untuk menekan Anies atau koalisi perubahan. Pasalnya apabila Demokrat hengkang dari koalisi perubahan maka Anies berpotensi gagal mendapatkan tiket Capres.
"Kalau saya membaca pertemuan ini akan dimanfaatkan sebagai manuver untuk menekan Anies dan partai pendukung koalisi, sebagai bentuk manuver untuk melakukan presure,terhadap Anies dan NasDem. Nah apalagi koalisi perubahan kalau satu keluar, Anies akan terancam gagal maju," tuturnya.
Skenario lainnya kata Karyono, Demokrat bisa saja akan melunak dengan tidak memaksakan AHY sebagai Cawapres Ganjar. Demokrat akan melihat realitas politik dan lebih memilih berkoalisi dengan partai yang potensi menangnya tinggi di Pilpres.
"Koalisi kan tidak harus ngotot Capres Cawapres, koalisi kan bisa dibangun dengan syarat misalnya dengan power sharing di dalam kabinet, kan bisa saja seperti itu. Saya kira Demokrat memiliki berbagai opsi rencana dalam menentukan langkah politiknya ke depan," pungkasnya.
Sebelumnya Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik, wacana pertemuan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sekjen Partai Demokrat itu juga menyebutkan bahwa pihaknya membuka komunikasi untuk seluruh partai politik.
"Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik, termasuk PDIP. Untuk itu, kami menghormati dan menghargai pintu komunikasi yang telah disampaikan melalui pernyataan terbuka Sekjen PDIP, Mas Hasto," kata Riefky, dalam keterangannya Minggu (11/6/2023).
Kemudian dikatakannya bahwa pihaknya menyambut baik wacana pertemuan dua pemimpin muda tersebut.
"Partai Demokrat juga menyambut baik rencana Silaturahmi Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY, dalam kapasitasnya sebagai dua pemimpin muda, yang menatap masa depan, dan hari esok yang lebih baik, untuk bangsa dan negara kita bersama," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Puan Maharani akan bertemu Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto, saat ditemui usai menghadiri acara Peresmian Kapal Kesehatan Laksamana Malahayati, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).
Baca juga: Hanura Sebut Puan Iseng Pasangkan Ganjar dengan AHY, Ketua DPP PDIP: Kami Serius, Tidak Main-main
"Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog," kata Hasto, kepada awak media, Sabtu ini.
Meski demikian, Hasto belum menjelaskan lebih lanjut soal kapan pertemuan itu akan dilangsungkan.
Ia menjelaskan, masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP.
"Ya nanti. Kan abis peresmian Laksamana Malahayati, jadwal-jadwal di DPR. Nanti kita lihat," jelas Hasto.
Sebagai informasi, PDIP telah berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024.
Sedangkan, Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk mengusung Anies Baswedan maju di Pilpres mendatang.