Dia mengklaim jika tindakan pencopotan baliho-baliho tersebut mendapat tanggapan masyarakat.

"Bahwa dengan penurunan baliho, bendera PDIP, kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif, dari partai lain, itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan," ujar Hasto.

Baca juga: Presiden Jokowi Buka Suara Soal Pencopotan Spanduk dan Baliho PDIP Saat Kunjungan Kerja ke Bali

Hasto meyakini masyarakat sudah sangat cerdas untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan secara demokratis tanpa menyalahgunakan kekuasaan.

"Itu suara-suara dari masyarakat lho, bukan dari PDIP kami hanya menangkap suara-suara itu," ucapnya.

Selain itu, dia menegaskan pencopotan baliho tersebut adalah tindakan politik yang diskriminasi.

"Kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto.

Hasto lalu membandingkan perbedaan ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali dan Sumatera Barat.

"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," ucapnya.

Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, PDIP: Banteng Jangan Diganggu, Kalau Dia Bangun Brutal

6. Reaksi Jokowi

Presiden Jokowi merespons pemindahan baliho pasangan Ganjar-Mahfud serta atribut partai PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar Bali, Senin 31 Oktober kemarin.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023).

Jokowi juga mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali: Pemda mestinya Komunikasi ke Pengurus Partai

7. Baliho Ganjar-Mahfud Sudah Terpasang Kembali

Melansir Tribun Bali, baliho Ganjar-Mahfud yang sebelumnya sempat dicopot saat kedatangan Presiden Jokowi di Bali kini telah terpasang kembali.

Baliho Ganjar-Mahfud tersebut telah dipasang di tempat semula, yakni di Jalan SMKI Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali

Menurut keterangan seorang tukang parkir Pasar Bulan, Anak Agung Gede Putra mengatakan, baliho tersebut telah dipasang usai Presiden Jokowi meninggalkan Pasar Bulan.

"Dipasangnya kemarin, pas Pak Jokowi pergi, langsung dipasang lagi. Dipasang sama yang tadinya menurunkan," ujarnya.

Meskipun penurunan baliho sempat menunai pro-kontra di media sosial. Namun pantauan di lapangan, situasi sangat kondusif.

Aktivitas jual-beli di Pasar Bulan masih normal seperti biasa.

"Situasi normal, tidak ada apa-apa," ujar Agung Putra.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail/Fersianus Waku/Erik S)(Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.