TRIBUNNEWS.COM - Inilah fakta-fakta pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Jalan SMKI Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali.

Aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali ini pun ramai menjadi perbincangan publik.

Bahkan mendapatkan reaksi langsung dari PDIP hingga Presiden Jokowi.

Berikut fakta-faktanya:

1. Baliho Dicopot saat Kedatangan Presiden Jokowi di Gianyar, Bali

Diketahui baliho dan spanduk partai politik Ganjar-Mahfud ini dipasang di sekitar jalan menuju SMKN 3 Sukawati Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Baliho Ganjar-Mahfud tersebut dicopot jelang kedatangan Presiden Jokowi.

Kedatangan Presiden Jokowi kali ini bertujuan untuk memberikan bantuan pada masyarakat di Desa Batubulan dan berbelanja di Pasar Bulan.

Saat itu, terdapat bendera partai dan baliho calon presiden berjejal di sisi jalan.

Atas instruksi Paspampres, Satpol PP Provinsi Bali pun menurunkan baliho dan bendera parpol tersebut.

Kepala Dinas Satpol PP Gianyar, I Made Watha saat dikonfirmasi, ia tak berwenang mengomentari penurunan baliho tersebut.

"Maaf, itu ranahnya provinsi, silahkan langsung saja tanya ke sana," ujar Watha saat ditemui di Pasar Bulan.

Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, Jokowi Sentil Komunikasi Pemda, PDIP: Banteng Jangan Diganggu

2. Pj Gubernur Bali Sebut Baliho Hanya Digeser demi Estetika

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memberikan klarifikasi terkait pencopotan baliho, bendera PDI Perjuangan dan baliho capres - cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali.

Pencopotan tersebut ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Dalam rekaman video yang disebar, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan sebenarnya tidak ada pencopotan baliho dan spanduk.

“Menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan, dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian,” kata Sang Mahendra, Selasa.

Alat sosialisasi berupa bendera baliho banyak terpasang dan tersebar di Kota Denpasar sepanjang jalan di Batubulan sampai dengan mendekati tempat acara.

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga. Dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” imbuhnya.

Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Saat Kunjungan Jokowi ke Bali, PDIP Merasa Didiskriminasi

3. Steril saat Kunjungan Presiden

Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan sudah ada kesepakatan dalam Rakorwil persiapan kedatangan Presiden Jokowi, Minggu (29/10/2023).

Kesepakatan tersebut adalah lokasi kunjungan kenegaraan diharuskan bersih dan rapi, termasuk baliho, spanduk, hingga alat peraga lain yang tak ada kaitannya dengan kunjungan Presiden RI.

Sehingga, baliho maupun alat peraga lainnya harus tertib dengan radius 200 meter dari lokasi acara.

Juga telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten setempat agar berkoordinasi dengan pemilik alat peraga.

Namun, Dewa Made Indra dikatakan menyayangkan saat kunjungan Presiden masih terpasang alat peraga.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Satpol PP Bali guna menertibkan alat peraga sesuai dengan kesepakatan, yakni beradius 200 meter dari lokasi acara.

“Juga telah disampaikan kepada Pemkab setempat untuk berkoordinasi dengan pemilik alat peraga yang terpasang di sekitar lokasi acara baik partai politik, calon legislatif maupun tim sukses."

"Sayangnya pada hari acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang (alat peraga, Red) dalam radius 200 meter. Maka Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Kasat Pol PP,” jelas Dewa Indra melalui keterangan tertulis yang diterima dari Kasatpol PP Bali.

Baca juga: Reaksi PDIP Sikapi Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Saat Jokowi Kunker ke Bali: Ciderai Rasa Keadilan

4. Penjelasan Pangdam IX/Udayana

Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayjen TNI Harfendi juga mengatakan berkaitan dengan adanya anggota TNI dan Kapolri yang ada di lokasi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera parpol dikatakannya memang sesuai sop pengamanan RI 1.

“Di situ ada Dandim dan Kapolres Jadi mereka di situ melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP keamanan RI 1,” kata Pangdam.

Polda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menanggapi perihal baliho dan bendera yang diturunkan Satpol PP Bali tersebut.

Kombes Jansen menegaskan, penurunan tersebut tidak tebang pilih, baliho yang diturunkan tersebut juga bukan hanya milik partai tertentu.

"Satpol PP Provinsi Bali, sesuai tugas pokok fungsinya salah satunya mempunyai wewenang dalam hal tersebut, menurunkan hampir semua baliho dari semua partai peserta pemilu."

"Sekali lagi kami jelaskan, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya baliho tertentu, tetapi semua diturunkan untuk dibersihkan dan ditertibkan, khususnya di sepanjang jalan Denpasar, Badung hingga Gianyar yang menjadi kunjungan kerja Bapak Presiden RI selama di Bali," ujarnya.

Ia mengatakan alasan baliho tersebut diturunkan, karena saat ini masih dalam tahap pendaftaran bacalon, juga dilakukan untuk memberikan suasana yang bersih.

"Alasan diturunkan, karena saat ini Pemilu masih memasuki tahapan pendaftaran Bacalon. Baliho bukan merupakan alat peraga kampanye. Bersih-bersih untuk menjaga keindahan dan tata kota di lokasi Kunjungan Kerja Presiden RI," ujarnya.

Baca juga: Klarifikasi soal Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Satpol PP: Baliho Gambar Jokowi-PSI Juga Dicabut

5. Reaksi PDIP Sikapi Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tindakan pencopotan baliho pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali menciderai rasa keadilan.

Aksi pencopotan ini terjadi saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja di Bali pada Selasa (31/10/2023).

Sebab, Hasto menjelaskan Komisi Pemilihan (KPU) RI sudah menetapkan peserta Pemilu 2024 dan pemasangan baliho merupakan bagian dari demokrasi.

"Oleh KPU sudah ditetapkan bersama peserta Pemilu dengan kemudian juga baliho, termasuk Pak Ganjar-Prof Mahfud, itu turun dan menciderai rasa keadilan," kata Hasto dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Dia mengklaim jika tindakan pencopotan baliho-baliho tersebut mendapat tanggapan masyarakat.

"Bahwa dengan penurunan baliho, bendera PDIP, kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif, dari partai lain, itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan," ujar Hasto.

Baca juga: Presiden Jokowi Buka Suara Soal Pencopotan Spanduk dan Baliho PDIP Saat Kunjungan Kerja ke Bali

Hasto meyakini masyarakat sudah sangat cerdas untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan secara demokratis tanpa menyalahgunakan kekuasaan.

"Itu suara-suara dari masyarakat lho, bukan dari PDIP kami hanya menangkap suara-suara itu," ucapnya.

Selain itu, dia menegaskan pencopotan baliho tersebut adalah tindakan politik yang diskriminasi.

"Kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto.

Hasto lalu membandingkan perbedaan ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali dan Sumatera Barat.

"Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di Sumatera Barat, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," ucapnya.

Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, PDIP: Banteng Jangan Diganggu, Kalau Dia Bangun Brutal

6. Reaksi Jokowi

Presiden Jokowi merespons pemindahan baliho pasangan Ganjar-Mahfud serta atribut partai PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar Bali, Senin 31 Oktober kemarin.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023).

Jokowi juga mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali: Pemda mestinya Komunikasi ke Pengurus Partai

7. Baliho Ganjar-Mahfud Sudah Terpasang Kembali

Melansir Tribun Bali, baliho Ganjar-Mahfud yang sebelumnya sempat dicopot saat kedatangan Presiden Jokowi di Bali kini telah terpasang kembali.

Baliho Ganjar-Mahfud tersebut telah dipasang di tempat semula, yakni di Jalan SMKI Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali

Menurut keterangan seorang tukang parkir Pasar Bulan, Anak Agung Gede Putra mengatakan, baliho tersebut telah dipasang usai Presiden Jokowi meninggalkan Pasar Bulan.

"Dipasangnya kemarin, pas Pak Jokowi pergi, langsung dipasang lagi. Dipasang sama yang tadinya menurunkan," ujarnya.

Meskipun penurunan baliho sempat menunai pro-kontra di media sosial. Namun pantauan di lapangan, situasi sangat kondusif.

Aktivitas jual-beli di Pasar Bulan masih normal seperti biasa.

"Situasi normal, tidak ada apa-apa," ujar Agung Putra.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail/Fersianus Waku/Erik S)(Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.