Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Puan Titip Pesan untuk Presiden 2024 saat Bicara soal Penegakan Hukum Era Jokowi

Puan Maharani menegaskan Ganjar tidak mungkin memberikan pernyataan sembarangan terkait penilaiannya soal penegakan hukum di era Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Puan Titip Pesan untuk Presiden 2024 saat Bicara soal Penegakan Hukum Era Jokowi
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Ketua DPR RI Puan Maharani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023). Puan Maharani menegaskan Ganjar tidak mungkin memberikan pernyataan sembarangan terkait penilaiannya soal penegakan hukum di era Joko Widodo (Jokowi) 

"Saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," kata Dasco.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, meyakini kritikan soal penegakan hukum akan menjadi masukan bagi pemerintahan Jokowi.

"Sejalan dengan pernyataan Mas Ketum kami Mas Kaesang Pangarep, terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," kata Dedek dalam keterangannya Minggu (19/11/2023).

Dedek pun mendoakan, agar Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD, selalu sehat agar dapat merespons kritik Ganjar dengan kinerja.

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik," kata Uki.

Baca juga: Poin-poin Pertemuan Jusuf Kalla dengan Ganjar, Singgung Netralitas hingga Sebut Nama Megawati

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ganjar diminta memberikan penilaian terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dahulu Ganjar sempat menyebut, nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.

Berita Rekomendasi

Namun, kini di era pemerintahan Jokowi, rapor penegakan hukum di Indonesia dinilai turun menjadi nilai lima.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hanya menyinggung faktor rekayasa dan intervensi di era saat ini.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujar Ganjar.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Taufik Ismail/Muhamad Deni Setiawan/Rizki Sandi Saputra)

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas