Pengamat Tanggapi Program Ganjar ‘Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes’, Apakah Rasional?
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing angkat bicara menanggapi program tersebut.
Editor:
Malvyandie Haryadi
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Kun-Wardana-tiba-di-Hotel-Pullman.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ganjar-pranowo-di-papua-selatan-123.jpg)
"Jadi, saat ini skema pembiayaan untuk kredit rumah itu rumit dan berpihak kepada mereka yang berada di sektor formal," kata Anies seusai menghadiri acara Musyawarah Besar (Mubes) IX Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis.
Di sisi lain, Anies menjelaskan bahwa pekerja sektor informal sulit untuk mendapatkan rumah melalui KPR.
"Karena itu lah kita ingin me-review, mengubah ketentuan secara mayoritas supaya mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal, kerja mandiri bisa mengakses juga pada KPR," ujarnya.
Dia menegaskan, seluruh perbankan akan mengikuti skema regulasi apabila dilakukan perubahan.
Sebagian dari artikel ini telah tayang di Warta Kota dengan judul: Pilpres 2024, Respons Pengamat Politik Soal Program Ganjar-Mahfud Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes
