Di sisi lain, kata Drajad, acara seni yang berbalut acara kampanye bisa saja berimplikasi hukum.

"Nah cuman kalau acara seni, acara kampanye dibungkus secara seni yang bukan dari tim kampanye itu mungkin ada komplikasi hukumnya. silakan minta izin dulu ke Polri," katanya.

Terpisah, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD pun buka suara mengenai dugaan intimidasi tersebut.

Mahfud MD mengaku dirinya ikut menyaksikan pementasan teater Butet Kertaedjasa tersebut.

Namun, dia tak mengetahui adanya dugaan intimidasi.

"Saya tidak tahu apa ada intimidasi. Tetapi, saya sudah sejak Butet pentas, saya nonton terus," kata Mahfud saat ditemui di iNews Tower, Jakarta, Selasa (5/12/2023) malam.

Dia menuturkan, dirinya memang sering ikut menyaksikan pementasan pementasan seni dari Butet.

Mahfud pun meminta bila memang ada intimidasi, maka seharusnya tidak boleh dilakukan.

"Saya tidak tahu ada intimidasi apa tidak. Artinya tidak boleh, seni ya seni," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku menyayangkan adanya dugaan intimidasi terhadap seniman Butet Kartaredjasa.

Hasto mengatakan, menyampaikan otokritik melalui kebudayaan adalah bagian dari kebebasan berekspresi.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini menyebut, larangan terhadap pentas seni seharusnya tidak perlu dilakukan.

"Itu suatu tindakan yang berlebihan, suatu campur tangan dalam ranah kebudayaan, yang seharusnya tidak perlu," kata Hasto saat ditemui di Gedung High End, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Karenanya, Hasto menilai, dugaan intimidasi terhadap Butet memperkuat penilaian praktik seperti di zaman orde baru (Orba) kembali hadir.

"Sehingga ini memperkuat apa yang disampaikan masyarakat, terjadinya suatu fenomena kenyataan, bagaimana neo orba itu kembali hadir," ucapnya. (tribunnews.com/ abdi/ fersin/ igman)