Ia juga menekankan, pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mendanai kampanye, harus dilakukan.

"Jadi jangan diam tuh APH (aparat penegak hukum) maupun Bawaslu-nya."

"Dipanggil (pemilik rekening, lalu ditanya) ini uang dari mana dan seterusnya. Jadi saya dorong untuk diperiksa," tutur Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini.

"Kalau itu memang pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa," tandas Mahfud.

PDIP Desak PPATK Ungkap ke Publik

Senada dengan Mahfud MD, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, juga mendesak agar temuan PPATK soal sumber dana kampanye, diungkap ke publik.

Ia juga meminta, perlu adanya institusi mengawasi transaksi-transaksi janggal.

Terlebih, menurut Hasto, sumber-sumber dana yang ditemukan PPATK tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat.

"Diperlukan suatu upaya agar menjaga, sehingga hal-hal transaksi-transaksi yang mencurigakan, apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, diperlukan institusi yang melakukan pengawasan," urai dia.

Bawaslu Masih Mendalami

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, buka suara soal temuan PPATK mengenai sumber dana kampanye Pemilu 2024.

Lolly mengatakan pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait hal itu.

Saat ini, kata Lolly, Bawaslu tengah mendalami data dari PPATK.

“Suratnya sudah disampaikan ke Bawaslu, saat ini kami sedang melakukan pencermatan terhadap data yang diberikan,” kata Lolly di kawasan kantornya, Minggu.

“Seluruh hal termasuk PPATK, itu rencananya memang kami akan sampaikan di pekan ini kepada publik ya,” sambungnya.