Anies juga akan segera mengesahkan RUU Pendanaan Politik. Dirinya menilai keterbatasan pendanaan politik menjadi salah satu sumber korupsi di Indonesia saat ini.

Menurut dia, problem utama justru proses politik, baik itu pelibatan partai politik maupun kegiatan kampanye, yang tidak memberikan ruang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik.

Prabowo Naikkan Gaji Pejabat untuk Atasi Korupsi

Untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat, Capres Prabowo Subianto menggunakan cara dengan menaikkan gaji para pejabat dan penyelenggara negara.

“Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu,” kata Prabowo di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Prabowo bilang, gagasannya meningkatkan gaji para pejabat merupakan bentuk pendekatan sistemik dan bersifat realistis dalam upaya pencegahan korupsi.

Dia menilai kualitas hidup para pengambil kebijakan di pemerintahan, terutama yang memegang anggaran harus diperbaiki dan dijamin.

Baca juga: Naikkan Gaji Pejabat hingga Sanksi untuk LHKPN Pejabat yang Tak Jujur, Ini Pernyataan Prabowo di KPK

Dia lalu mencontohkan, hakim-hakim di negara maju, hakim tinggi, dan hakim agung bisa duduk di jabatannya selama seumur hidup di Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Mereka baru bisa berhenti ketika sakit, minta berhenti atau meninggal.

“Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi, kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari perdana menteri. Itu di Inggris,” ujarnya.

Namun, Prabowo tidak memerinci berapa besar kenaikan gaji yang dirancangnya. Dia hanya menyebut bahwa anggaran yang ada mampu dibebankan dengan kenaikan gaji tersebut.

Di acara “Penguatan Anti Korupsi (PAKU) Integritas Capres-Cawapres 2024” KPK mengundang ketiga pasangan capres-cawapres untuk menghadiri acara Paku Integritas pada Rabu, 17 Januari 2024.

Namun, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa acara tersebut bukan sebuah debat atau adu program pemberantasan korupsi antar pasangan calon (paslon).

Menurut Nawawi, KPK akan menyampaikan berbagai masalah dan hambatan pemberantasan korupsi kepada para kandidat peserta pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Formatnya tidak dalam bentuk debat, kami pastikan itu tidak ada, juga bukan adu program," kata Nawawi dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (16/1/2024).

KPK akan meminta komitmen dari para capres-cawapres untuk atas hambatan itu sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi maksimal.