Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sigit Klaim Ada Penggiringan Opini Agar PSI Tidak Lolos ke Senayan

Sigit Widodo menduga adanya upaya penggiringan opini yang terjadi setelah pencobolosan Pemilu 2024.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Sigit Klaim Ada Penggiringan Opini Agar PSI Tidak Lolos ke Senayan
Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI; tengah) Kaesang Pangarep di kantor PSI, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo menduga adanya upaya penggiringan opini yang terjadi setelah pencobolosan Pemilu 2024.

Dimana, kata Sigit, muncul narasi-narasi yang tidak senang jika partai pimpinan
putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep itu masuk ke
dalam parlemen Senayan.

Hal itu disampaikan Sigit saat diminta tanggapannya terkait munculnya narasi-narasi
dari sejumlah pihak yang menilai adanya anomali suara PSI dalam Sirekap KPU RI
beberapa hari belakangan ini.

"Saya kira sejak awal memang ada upaya penggiringan opini dengan membuat
narasi bahwa PSI tidak bisa masuk Senayan, kemudian dilanjutkan dengan narasi
bahwa jika PSI masuk Senayan, berarti ada kecurangan," kata Sigit saat dihubungi
Tribun Network, Selasa (5/3/2024).

Sigit pun menjelaskan, bahwa jika dilihat dalam Sirekap KPU RI, kenaikan suara PSI
sangat wajar karena suara belum masuk 100 persen.

Apalagi penghitungan suara yang digunakan untuk penghitungan resmi bukan
Sirekap, tapi perhitungan manual yang dilaksanakan secara berjenjang oleh KPU.

"Jadi saya kira memang ada upaya pembentukan opini publik agar PSI tidak masuk
ke Senayan," jelasnya.

Berita Rekomendasi

Sementara itu, Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Irma Hutabarat tak
mempermasalahkan jika nantinya ada audit memeriksa lembaga survei dan KPU
terkait hasil perolehan partainya di Pemilu 2024.

Irma menjelaskan bahwa tak hanya partainya, dalam perhitungan cepat lembaga
survei Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tak lolos ambang batas parlemen
4 persen.

“Bukan hanya PSI. PPP juga nggak lolos dari quick count,” kata Irma.

Dia menjelaskan jika ingin mengaudit silahkan diperiksa KPU dan Bawaslu untuk
bisa mendapatkan kejelasan. 

“Jadi kita melihatnya dalam hal ini aja  kalau mau diaudit silahkan. Panwaslu,
Bawaslu dan KPU diaudit,” tegasnya.

Sebelumnya, analis sosial politik, Karyono Wibowo menyikapi lonjakan
suara PSI yang tercatat dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) Komisi
Pemilihan Umum (KPU).

ia menilai wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas