Kini Puan Maharani Malah Minta Kader PDIP Buktikan Keterlibatan Parcok di Pilkada 2024
Puan menuturkan, Parcok yang dianggap terlibat di dalam Pilkada merupakan masalah nasional. Dia pun meminta siapapun melaporkan jika memiliki bukti
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menanggapi isu Partai Cokelat atau Parcok cawe-cawe dalam pemenangan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024.
Putri dari Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu justru meminta kader partainya membuktikan jika ada keterlibatan Parcok dalam kontestasi demokrasi.
Diketahui, Partai Cokelat yang dimaksudkan merujuk pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun ASN yang turut membantu pemenangan salah satu pasangan calon kepala daerah yang di-endorse kekuasaan pada Pilkada Serentak 2024.
"Jika ada bukti kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan, kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Puan menuturkan, Parcok yang dianggap terlibat di dalam Pilkada merupakan masalah nasional. Dia pun meminta siapapun melaporkan jika memiliki bukti soal masalah tersebut.
"Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi, ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi, kalau memang ada bukti, dilaporkan," pungkasnya.
Baca juga: Prabowo Puji Cara Jokowi dan Kabinetnya Kendalikan Inflasi: Ini Harus Kita Rahasiakan
Diberitakan sebelumnya, sejumlah elite PDIP mulai dari Deddy Sitorus hingga Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan adanya dugaan pengerahan aparat kepolisian yang disebut sebagai Partai Cokelat alias Parcok hingga ASN untuk membantu pemengan salah satu paslon di Pilkada Serentak 2024.
Hasto mencontohkan, keyakinannya pasangan Calon Gubernur -Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi yang diusung PDIP dan Golkar memenangi Pilkada Banten 2024 jika tidak ada peran dari Partai Cokelat alias Parcok.
"Jadi, kami percaya di Banten seharusnya bu Airin dan Ade yang harusnya menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari Parcok tadi. Kami yakin bu Airin dan Ade akan menang," kata Hasto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Bahkan kata Hasto, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengadvokasi terkait hasil Pilkada di Banten.
Kata dia, tim advokasi itu dipimpin langsung oleh Yasonna H. Laoly dan juga Ronny Talapessy.
"DPP PDI Perjuangan juga membentuk tim khusus di bawah Kepemimpinan Pak Laoly dan Pak Ronny untuk melakukan advokasi di Banten," beber Hasto.
Baca juga: Krisdayanti Minta Maaf ke Megawati setelah Keok di Pilkada 2024, Ketum PDIP Singgung Kecurangan
Tak hanya di Banten, Hasto juga menyoroti Pilkada di Sulawesi Utara.
Kata dia, jika di provinsi tersebut tidak dilaksanakan pengerahan sampai ke gereja maka, Pilkada tersebut bisa dimenangkan oleh Steven Kandouw-Alfred Denny.
Pasangan Steven-Alfred merupakan kandidat gubernur-wakil gubernur yang diusung PDIP. Steven juga petahana di Pilkada Sulawesi Utara.
"Di Sulut, kalau tidak ada mobilisasi, tekanan-tekanan sampai gereja gereja, kepala kepala desa, anggota DPRD, kami meyakini saudara Steven Kandouw yang akan menang," kata dia.
Hasto juga menyatakan, terdapat dua provinsi lain yang menurut dia bisa dimenangkan oleh pasangan cagub-cawagub yang diusung oleh PDIP.
Adapun dua provinsi tersebut yakni, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
Kedua provinsi itu menurut Hasto, dicampuri oleh alat-alat negara dan juga instrumen daru aparatur negara.
Baca juga: Profil Haryanto, Anggota DPR Fraksi PDIP Dipanggil MKD Terkait Video Asusila, Eks Bupati Pati
"Di Jateng, kami meyakini, sekiranya tidak ada instrumen kekuasaan dan sumber daya negara yang dikerahkan, kami meyakini Andika-Hendi akan menang," kata dia.
"Sumut, Letjen Purnawirawan Edy dan Hasan Basri kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya upaya di dalam membentengi ruang kebebasan demokrasi," tandas Hasto.