Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

Usulkan Pemotongan

Anies pun mengusulkan agar dilakukan sejumlah pemotongan atas rencana kegiatan yang tidak relevan dan minim manfaat bagi masyarakat.

Sebab menurutnya, rancangan anggaran dalam pemerintahan berbeda dengan perusahaan yang berorisntasi terhadap keuntungan.

• Meski Baru 4 Bulan Pacaran, Rezky Aditya Memberanikan Diri Melamar Citra Kirana di Bandung

Dalam pemerintahan, lanjutnya, tujuan penganggaran adalah merealisasikan visi dan misi pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehingga seluruh kegiatan dan program yang disusun dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan utama, yakni Keadilan sosial.

"Sehingga kalau anggaran pemerintah itu jangan dilihat berapa untungnya. Tetapi begini, siapa? dapat apa? berapa besar? kapan? di mana?, itu yang harus dijawab,

Dari sini itu bisa dilihat, mencapai tujuan utama atau tidak?," jelas Anies.

Hal tersebut dibuktikannya dalam sejumlah tabel pengajuan anggaran yang diajukan dalam KUA PPAS tahun anggaran 2020.

• Bandara Husein Sastranegara Bandung Jadi Hub Bagi Pesawat Propeller

Dalam sejumlah laporan tersebut dipaparkannya sejumlah anggaran yang membengkak, khususnya yang berasal dari Dinas pendidikan DKI Jakarta, seperti pengadaan ATK yang meningkat signifikan dari semula Rp 349,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 1,654 triliun pada tahun 2020.

Hal tersebut juga ditunjukkan Anies dari jumlah anggaran operasional yang membengkak, antara lain

Sudin pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 250 persen dari semula Rp 12,3 miliar menjadi Rp 43 miliar,

Sudin pendidikan 1 Jakarta Utara sebesar 330 persen dari semula Rp 17,3 miliar menjadi Rp 74,8 miliar,

Sudin pendidikan 2 Jakarta Barat sebesar 352 persen dari semula Rp 22,8 miliar menjadi Rp 103,5 miliar,

Sudin pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 420 persen dari semula Rp 25,7 miliar menjadi Rp 134,1 miliar.

Sudin pendidikan 2 Jakarta Utara sebesar 596 persen dari semula Rp 19,5 miliar menjadi Rp 136,3 miliar

Sudin pendidikan 2 Jakarta Selatan sebesar 677,4 persen dari semula Rp 25,9 miliar menjadi Rp 201,9 miliar

Sudin pendidikan 1 Jakarta Selatan sebesar 756 persen dari semula Rp 23,6 miliar menjadi Rp 202 miliar

Sudin pendidikan 1 Jakarta Timur sebesar 603 persen dari semula Rp 43 miliar menjadi Rp 303,2 miliar

Dan tertinggi Sudin pendidikan 2 Jakarta Timur sebesar 836,8 persen dari semula Rp 35,9 miliar menjadi Rp 337 miliar.

• Rusolih Diberangkatkan Umroh oleh Pemprov DKI dan Mendoakan Anies Baswedan Bisa Terpilih Lagi

"Ini baru belanja alat-alat kantor, ini baru dikumpulkan dari anggaran yang naiknya di atas Rp 1 miliar ya.

Bapak ibu sekalian, your out, out. Karena kita tidak bisa menjelaskan kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan kepada publik, apalagi tujan yang maha kuasa. Tidak bisa," tegasnya.