Koalisi Kawal Capim KPK Pertanyakan Kepentingan Neta S Pane Komentari LHKPN Capim KPK
Ia juga mempertanyakan dasar argumen hukum dari pernyataan Neta yang menyebut bahwa laporan LHKPN bukan hal prinsip dalam sistem perekrutan capim KPK.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Neta justru mengaku heran dengan sikap beberapa pihak yang mempermasalahkan LHKPN tersebut. Bagi IPW, katanya, LHKPN tidak penting selama Undang-Undang tidak mengatur sanksinya secara tegas.
Baca: Blackout PLN, Pedagang Pasar Tanah Abang Rugi Besar
“LHKPN itu sekadar basa basi yang tak penting dipersoalkan,” ucapnya.
Neta menilai dua pimpinan KPK harus diisi oleh Pati Polri. Hal ini penting agar KPK bisa tegas dan tidak bisa diatur oleh pihak lain, terutama wadah pegawai KPK.
“Selama ini ketidaktegasan pimpinan KPK dan sikap takut mereka pada bawahan menjadi sumber kacaunya KPK. Ini harus segera diperbaiki,” pungkasnya.
Sementara itu, Juru bicara KPK Febri Diansyah berharap pelaporan harta kekayaan jadi pertimbangan panitia seleksi (pansel) dalam menilai integritas para calon. Pansel diminta tidak segan mencoret para calon yang belum melaporkan LHKPN.
“Jadi KPK berharap Pansel tidak segan-segan dan tidak toleran dengan pihak-pihak yang tidak patuh melaporkan LHKPN,” kata Febri ketika dikonfirmasi terpisah, Senin (5/8/2019).
