"Kemudian bisa jadi contoh bahwa tidak seluruh anak atau mantu yang berpilkada itu mendapatkan hak-hak khusus, baik di internal partai maupun pada saat penyelenggaraan," sambungnya.

Kata Pengamat Politik Soal Politik Dinasti

Soal perbincangan politik dinasti yang santer terdengar belakangan ini, Gun Gun memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut.

Menurutnya, politik dinasti adalah cara-cara masif, resesif, dan menutup akses demokratis dari kompetitor lain.

"Ya kalau misalnya Pak Jokowi punya putra dan dia menutup akses lalu memanfaatkan segala macam instrumen kekuasaan untuk membatasi kompetitor, itu namanya politik dinasti," kata Gun Gun.

Akan tetapi, Gun Gun menuturkan hak politik melekat pada seluruh warga negara.

Setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri.

"Hak politik melekat pada seorang warga negara untuk mencalonkan diri," tuturnya.

"(Jika) dia kemudian maju dengan cara-cara yang demokratis, anak siapa pun dia, berhak memang untuk maju, kita harus menghormati pilihan setiap orang," sambungnya.

Gun Gun pun meminta untuk dapat membedakan antara politik dinasti yang merusak demokrasi dengan penggunaan hak sipil politik untuk kemudian maju sesuai prosedur demokratis. 

"Jadi harus kita bedain nih, antara politik dinasti yang kemudian akan merusak demokrasi karena menutup akses yang sehat dengan majunya seseorang atas nama hak sipil politiknya," ujar Gun Gun.

"Ketika dia memiliki hak sipil politik kemudian mencalonkan diri dengan mengikuti prosedur demokratis, dengan cara-cara berkeadaban, seperti etika, hukum, keadaban berpolitik, itu menurut saya wajar saja kalau kemudian dia mencalonkan diri," tambahnya. 

Keuntungan Gibran Sebagai Putra Presiden

Sebelumnya, Gun Gun Heryanto menuturkan, sebagai putra presiden, langkah Gibran untuk terjun ke kancah politik memiliki keuntungan.