Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sekolah, Kampus dan Tempat Ibadah Dilarang untuk Kampanye Partai Politik

KPU melarang partai politik menggunakan fasilitas pemerintah seperti tempat ibadah, tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Sekolah, Kampus dan Tempat Ibadah Dilarang untuk Kampanye Partai Politik
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Anggota KPU RI Idham Holik (kiri) dan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2022). 

Betty juga menambahkan, kerja sama ini merupakan tindakan preventif tentu harus dilakukan. Selain itu kegiatan ini juga agar terjalinnya sinergitas antar tim gugus tugas.

"Makanya ada ada beberapa teman-teman dari instansi yang lain apakah nanti dari Mabes, apakah dari BSSN atau dari BRIN nanti soal sertifikatnya, Kemenkominfo nanti soal ada hal yang perlu kita bicarakan kalau terkait dengan media media sosial yang sudah terdaftar dalam di negara yang didaftar melalui Kemenkominfo," ujar Betty.

"Jadi ini optimalisasi gugus tugas yang kita sudah buat menjelang Pemilu tahun 2024. Preventif itu perlu dilakukan jadi oleh karenanya komunikasi inilah yang kemudian kami terus lakukan secara terbuka dengan mereka," tambahnya.

Hingga saat ini fokus KPU yang berhubungan dengan cyber adalah penginputan data calon partai politok melalui Sipol. Betty sendiri optimis proses input data masih berjalan lancar dan tidak ada gangguan.

"Saya optimis sih ya karena sejauh ini sejak tanggal 24 Juni input data (Sipol) juga lancar begitu dan kita sudah punya update setiap hari."

"Kita di sini aman nanti ke depan bagaimana oleh karenanya pembicaraan ini terus menerus kami lakukan dengan gugus tugas," tegas Betty.

Betty juga mengajak banyak instansi yang berwenang dan ahli di bidang siber untuk bertemu dan berkolaborasi guna keamanan data pemilu.

Berita Rekomendasi

Tim keamanan ini tergabung dalam gugus tugas yang terdiri dari beberapa instansi, yaitu: BRIN, BIN, Kemenkominfo, Polri, dan BSSN.

Betty mengatakan keamanan siber dirasa sangat penting untuk hadapi pemilu 2024. Sehingga kemampuan instansi yang ahli dalam bidang keamanan cyber ini dirasa sangat dibutuhkan oleh KPU.

"Jadi kami berharap sekali lagi, KPU enggak bisa kerja sendiri, KPU tentu harus melibatkan negara dalam hal ini instansi negara yang lain untuk bisa memberikan, menjaga keamanan sipol yang kita miliki," ujar Betty.

Betty juga menambahkan, kerja sama ini selain merupakan tindakan preventif yang harus dilalukan, juga guna agar terjalinnya sinergitas antar tim gugus tugas.

"Jadi ini optimalisasi gugus tugas yang kita sudah buat menjelang Pemilu tahun 2024. Preventif itu perlu dilakukan jadi oleh karenanya komunikasi inilah yang kemudian kami terus lakukan secara terbuka dengan mereka," tambahnya. (Tribun Network/dan/wly)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas