Mengenal Perppu Cipta Kerja 2023 dan Bedanya dengan UU Cipta Kerja 2020
MK menilai UU tersebut cacat formil lantaran dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GAN
Massa yang tergabung dalam Aliansi Simpul Puan menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day (IWD), di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/3/2023). Dalam aksinya, mereka menyuarakan 12 tuntutan, diantaranya segera sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), Batalkan Perppu/UU Cipta Kerja yang memperburuk penghidupan perempuan dan rakyat, jamin hak atas pekerjaan bagi seluruh rakyat, tolak diskriminasi berbasis gender, disabilitas, dan usai lanjut atas pekerjaan. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
"Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi," demikian isi Pasal 88C Ayat (3).
Sedangkan menurut Pasal 88C ayat (4) disebutkan, "upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan."
Pasal 88C Ayat (5) berbunyi, "Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik."
Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com/Setkab.go.id
Berita Rekomendasi
