Berdurasi 17 detik, video tersebut menggambarkan oknum Satpol yang kena tendangan dari buruh.

Pernyataan Wali Kota

Insiden penganiayaan dan pengeroyokan tersebut resmi masuk ke kepolisian.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun telah berkoordinasi dengan kepolisian guna mempercepat pengusutan kasus Satpol PP ditendang pendemo ini.

"Laporan ke polisi sudah dilakukan. Kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Kapolrestabes. Saya meminta agar perkara ini menjadi atensi," kata Eri dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (1/12/2023).

Baca juga: Pengakuan Korban Pengeroyokan 4 Istri Polisi di Mamasa:  Tiba-tiba Dipukul Pakai Kursi dan Asbak

Wali Kota Eri lantas menjelaskan kronologi masalah Satpol PP dianiaya massa buruh tersebut. Ia mengatakan bahwa petugas Satpol-PP hanya ingin membantu masyarakat yang terjebak demo buruh. 

"Ini sudah perbuatan yang kebangetan (keterlaluan). Petugas kami hanya membantu masyarakat yang tidak bisa lewat. Saat itu masyarakat melewati pedestarian. Ada yang terlambat kerja, dan sebagainya," kata Wali Kota Eri.

Eri mengatakan petugas hanya meminta izin agar membuka (barisan buruh) sebentar ruas jalan agar warga ini bisa lewat.

Ketika itulah kemudian terjadi masalah penganiayaan.

Eri menyayangkan kejadian penganiayaan Satpol PP tersebut. Seharusnya, pelaksanaan unjuk rasa tetap sesuai aturan yang berlaku.

"Seharusnya bukan seperti ini. Surabaya ini dibangun dengan gotong royong. Saya selalu katakan, silakan demo. Tapi gunakan cara yang santun. Jangan seperti itulah. Wong podo-podo manungsane (sama-sama manusianya)," katanya.

Baca juga: Aniaya Pelajar Usai Senggolan di Jalan, Oknum Polisi di Majene Diperiksa Propam

Karenanya, pihaknya berharap pelaku segera mendapatkan hukuman yang setimpal.

"Orangnya sudah ketahuan. Wajahnya sudah ketahuan. Kami minta, bagaimana caranya untuk ditangkap. Ini preseden buruk. Tidak boleh lagi terulang," tandas pria asli Surabaya ini.

Diketahui, ribuan buruh dari berbagai serikat menggelar aksi di Surabaya, Kamis (30/11/2023).

Dalam tuntunannya, buruh meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memenuhi aspirasi terkait kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024.