Target sebenarnya pada  akhirnya berupa kota-kota yang bebas kumuh di Indonesia, terutama kota-kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Makassar, Batam, Denpasar, dan lain-lain) mengingat semakin besar suatu kota maka semakin luas dan semakin kompleks permasalahan permukiman kumuh yang dihadapi.

Secara umum, tantangan penanganan permukiman kumuh di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar adalah bagaimana membuat program yang terpadu dan komprehensif.

Komprehensif dan terpadu maksudnya adalah bukan hanya memiliki komponen prasarana jalan, MCK dan saluran drainase, namun juga menyentuh elemen-elemen lain yang strategis, yaitu seperti pendampingan komunitas, peruntukan tata ruang, pengadaan lahan, hingga manajemen kenaikan nilai lahan.

Konsep peningkatan kualitas permukiman kumuh perlu dijalankan dalam skala kota hingga pencapaian kota bebas kumuh.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan strategi pencegahan permukiman kumuh dan liar (squatter control program) melalui pengembangan fungsi-fungsi pemanfaatan lahan yang rentan untuk diduduki dan dihuni oleh pemukim liar.

Di sektor perumahan rakyat, tantangan yang dihadapi adalah mengurangi angka housing backlog secaratuntas.

Seperti diketahui, berbagai program penyediaan perumahan dalam bentuk pembangunan rusunawa, bedah rumah hingga penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) masih berlangsung dalam skalaproyek dan belum dipadukan dalam skala besar.

Untuk itu, pemerintah perlu segera mengembangkan program-program penyediaan perumahan yang terpadu dan komprehensif, mulai dari penyediaan tanah, pengembangan kawasan hingga kemampuan pengelolaan bangunan dan lingkungan dalam berbagai skala hunian.

Program berskala besar seperti ini perlu pula dilengkapi dengan pengembangan instrumen-instrumen strategis seperti kelembagaan, pendampingan komunitas dan pembiayaan mikro.

Demikianlah catatan-catatan keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di dalam era kepemimpinan Joko Widodo dan Menteri PUPR Moch Basuki Hadimuljono.

Keberhasilan demi keberhasilan di sektor pembangunan sumber daya air dan jalan dan jembatan patut disyukuri dan terus ditingkatkan.

Sedangkan tantangan yang masih dihadapi di sektor perumahan rakyat dan pengembangan permukiman perlu segera dievaluasi dan disempurnakan.

Semoga catatan ini bisa menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka penyempurnaan hasil-hasil pengerjaan program infrastruktur secara keseluruhan. (*/)