Pemerintah Ukraina menolak untuk berbicara langsung dengan perwakilan republik separatis.

Perjanjian Minsk II tahun 2015 menyebabkan perjanjian gencatan senjata yang goyah.

Konflik tersebut menjadi perang statis di sepanjang Garis Kontak yang memisahkan pemerintah Ukraina dan daerah-daerah yang dikuasai separatis.

Perjanjian Minsk (dinamai berdasarkan ibu kota Belarus tempat perjanjian itu dibuat) melarang senjata berat di dekat Garis Kontak.

Sementara itu, separatis di Donbas itu mendapat dukungan besar dari Moskow.

Rusia telah lama menyatakan tidak memiliki tentara di Donetsk dan Luhansk, tetapi pejabat AS, NATO dan Ukraina mengatakan pemerintah Rusia memasok separatis, memberi mereka dukungan penasihat dan intelijen, dan menempatkan perwiranya sendiri di barisan mereka.

Moskow juga telah mendistribusikan ratusan ribu paspor Rusia kepada orang-orang di Donbas dalam beberapa tahun terakhir.

Para pejabat dan pengamat Barat menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha membangun fakta di lapangan dengan menaturalisasi warga Ukraina sebagai warga negara Rusia, sebuah cara de facto untuk mengakui negara-negara yang memisahkan diri.

Tindakan ini juga memberinya alasan untuk campur tangan di Ukraina.

Baca juga: Hubungan dengan Rusia Memanas, 10 Maskapai Hentikan Penerbangan ke Ukraina

Ukraina menarik utusan utama di Moskow

Kementerian luar negeri Ukraina pada Selasa (22/2/2022) mengatakan, pihaknya memanggil kembali utusan utamanya di Moskow untuk berdiskusi setelah pengakuan Rusia atas dua wilayah yang memisahkan diri di Kyiv.

Dikutip dari NDTV, kuasa usaha sementara Ukraina, Vasyl Pokotylo, kembali ke Kyiv sehubungan dengan "keputusan ilegal Rusia untuk mengakui 'kemerdekaan'" wilayah separatis Lugansk dan Donetsk.

Sedangkan Amerika Serikat akan mengumumkan sanksi baru yang berpotensi berat dan kontrol ekspor terhadap Rusia.

Sanksi itu adalah tanggapan AS atas keputusan Moskow untuk mengakui dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri sebagai wilayah independen dan mengirim pasukan ke sana.