Pernyataannya muncul setelah dua orang Amerika ditahan di wilayah pro-Rusia di Republik Rakyat Donetsk (DPR).

Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh bahwa negara-negara barat tidak mau menanggapi pertanyaan Moskow mengenai tentara bayaran mereka di Kyiv.

"Negara-negara Barat menulis beberapa hal yang provokatif dan tidak sopan. Mereka tidak ingin menjawab pertanyaan yang kami ajukan tentang aktivitas mereka," kata Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, kepada saluran televisi Rossiya-1, seperti dikutip kantor berita TASS.

Dia menyatakan ini setelah ditanya apakah Inggris dan Amerika Serikat telah menghubungi Rusia mengenai warga negara mereka yang berpartisipasi dalam perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

Zakharova juga menuduh Barat melakukan segala upaya untuk memperpanjang situasi di Ukraina.

"Kami ingat apa yang dikatakan Presiden AS ke-43 George Bush Jr: Misi Ukraina adalah membunuh sebanyak mungkin orang Rusia. Mereka telah memberikan tugas ini kepada Ukraina dan rezim Kyiv. Mereka menggunakan Ukraina sebagai instrumen dan seluruh logistik dipusatkan. Pasokan senjata, mengirim orang, apa saja untuk menjaga konflik tetap menyala," tambahnya.

Baca juga: Rusia Gagal Bayar Utang Luar Negeri untuk Pertama Kali Sejak 1917, Apa Artinya?

Awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa tentara bayaran asing di Ukraina bukanlah pejuang dan akan menghadapi tuntutan pidana.

Mayor Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, mengklaim bahwa tentara bayaran ingin meninggalkan Ukraina karena banyaknya korban jiwa selama perang, tetapi rezim Kyiv tidak mengizinkan mereka melakukannya.

Pada 2 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa jumlah kombatan asing di Ukraina telah turun dari 6.600 menjadi sekitar 3.500 sampai sekarang.

Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. (TASS/Republicworld.com)