Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh khawatir adanya ancaman instabiliitas negara apabila Pemilu 2024 menggunakan sistem proposional tertutup.
"Prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan Demokrat dan NasDem salah. Ancaman instabiliitas jangan sampai terjadi," kata Paloh saat ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Dia bersyukur lantaran pemerintah menolak penerapan sistem proposional tertutup pada Pemilu 2024.
Menurut Paloh, sikap pemerintah selaras dengan DPR RI yang juga tetap mempertahankan Pemilu sistem proposional terbuka.
"Kami bersyukur juga bahwasanya sikap pemerintah tegas, bersama dengan DPR bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR RI menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung sikap mempertahankan sistem proporsional terbuka," ujarnya.
Baca juga: AHY Sebut Sistem Proporsional Tertutup Meresahkan, Seperti Membeli Kucing dalam Karung
Dia menuturkan jika polemik sistem Pemilu 2024 merupakan salah satu bahasan pentingnya saat bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kami perlu menyatakan ini, kenapa? Karena kami sayang pada negeri ini, inilah hal yang dibicarakan pada siang atau sore semuanya," ucapnya.
Tanggapan AHY
Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas menolak sistem proporsional tertutup.
Menurut AHY sistem proporsional tertutup seperti membeli kucing dalam karung.
Adapun pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu, 22 Februari 2023.
"Untuk menolak isu yang saat ini juga terus meresahkan yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup dan proporsional terbuka," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2/2023).
AHY melanjutkan sejatinya Bangsa Indonesia yang terus mengalami perubahan sepanjan zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik. Serta relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis seperti di Indonesia.