Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menyindir calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jazuli menilai kritikan Ganjar Pranowo kepada Presiden Jokowi itu tidak relevan.

Seharusnya, kata dia, yang berhak menyatakan hal itu adalah PKS yang sudah 10 tahun beroposisi.

Jazuli menduga kritikan Ganjar kepada Jokowi itu hanya karena kecewa tidak mendapat dukungan di Pilpres 2024.
Padahal sebelumnya, Ganjar sempat terus memuji pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kalau PKS sih, kalau pondasi kritik 5 tahun 10 tahun ini sudah oposisi. Jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa. Kritiknya tuh objektif yang dilakukan. Jangan kemarin puji-puji, sekarang maki-maki hanya karena tidak didukung. Kalau PKS itu nggak gitu," kata Jazuli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Tolak Skema Power Wheeling Masuk RUU EBET, Fraksi PKS DPR: Liberalisasi Sektor Listrik

PKS, kata Jazuli, berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini melemparkan kritik kepada Jokowi.

Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali.

"Kita buat buku putih. Ada buku putihnya. Jadi sisi hukum, sisi demokrasi, itu kan mengalami penurunan. Itu bukan bahasa saya lho, silakan cek di lembaga internasional. Kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan, kualitas penegakan hukum juga mengalami penurunan," katanya.

Oleh sebab itu, Jazuli mempertanyakan alasan Ganjar baru melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi setelah tidak mendapatkan 'endorsement' di Pilpres 2024.

Padahal, masalah ini sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi.

"Saya tidak mau menilai hati orang. Tapi kalau jujur, kenapa dia (Ganjar) baru bilang begitu?" tanya Jazuli.

Baca juga: Politisi PKS Sebut Generasi Muda Indonesia Berada di Dua Kutub Jelang Pemilu 2024

Ganjar Pranowo sebelumnya mengkritik penegakan hukum era Jokowi dengan mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di pemerintahan Jokowi jeblok.

Dalam beberapa acara Ganjar sempat menyebut nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.