TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menilai pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar yang sekarang menolak IKN masih belum sempurna mengenai sejarah, konteks dan relevansi IKN sebagai agenda strategis nasional.

"Pemahaman beliau mungkin belum sempurna. Mungkin perlu diingatkan kembali bahwa sejarah dan konteks agenda IKN adalah sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan Indonesia," kata Budiman Sudjatmiko kepada wartawan, Senin (25/12/2023).

Dia mengatakan, pemindahan Ibukota Negara, lanjut Budiman, bukanlah sebuah gagasan yang baru muncul di era Presiden Jokowi.

“Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak presiden Soekarno dan selanjutnya. Namun baru baru Presiden Jokowi yang berani mewujudkan hal tersebut dengan rencana dan implementasi yang paling kongkrit.” kata dia.

"Ini adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek," lanjutnya.

Karena merupakan amanat sejarah, Budiman menyayangkan tidak konsistennya Cak Imin dari yang awalnya mendukung IKN, berubah menjadi menolak saat kontestasi pemilihan presiden dilakukan.

Evaluasi yang dilakukan yang dilakukan oleh Cak Imin disebut Budiman terlalu dini.

“Terlalu dini jika menyebut perubahan sikap tersebut sebagai hasil evaluasi. Jika ini tentang investasi, menurut data yang saya peroleh total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari 40 triliun. Bahkan beberapa kelompok pengusaha Indonesia sudah secara nyata melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN.” terangnya.

“Jika ukurannya investasi asing, peminatnya juga sudah ada. Kalaupun belum kongkrit, kemungkinan ada alasan geoekonomi dan geopolitik yang sangat dinamis," katanya.

"Apalagi kita sedang melakukan Pemilu yang akan membuat investor jadi wait and see. Jadi ini bukan waktu yang tepat untuk evaluasi,” lanjutnya.

Baca juga: Cak Imin Sebut Rencana Bangun 40 Kota Setara Jakarta Bukan Membangun dari Nol

Menurut Budiman, salah satu faktor penentu yang menjadi daya tarik investor adalah jika pemerintah dan kekuatan politik di Indonesia memiliki komitmen dan memperlihatkan keseriusannya dalam membangun IKN.

“Pemerintah dan semua kekuatan politik yang mendukung IKN di awal seharusnya berdiri dalam satu barisan. Kita harus terus percaya diri melanjutkan pembangunan IKN sesuai jadwal yang ditentukan. Keseriusan ini-lah yang akan menjadikan daya tarik investasi akan semakin kuat.” tuturnya.

Terkait dengan alasan skala prioritas yang lebih penting, dengan mencontohkan permasalahan di kota-kota sekitar IKN, seperti Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak yang harus lebih dahulu diprioritaskan, Budiman Sudjatmiko menilai argumentasi tersebut kurang valid.

Menurut Budiman, proyek sebesar IKN malahan akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya.