"Jadi pendidikan dan sosialisasi tidak hanya soal betapa pentingnya dana pajak untuk pembangunan, tetapi juga teknis tata cara pembayaran pajak. Jika perlu teknis pembayaran pajak masuk dalam kurikulum SMA atau kuliah," ucapnya.

Baca juga: TKN: Terkait Rasio Pajak, Jawaban Gibran Cerdas dan Menyeluruh

Ketiga, penegakan hukum, yakni seperti yang sering disampaikan oleh Cawapres Mahfud MD yang saat ini juga menjadi Menko Polhukam, setengah dari masalah di Indonesia akan selesai jika penegakan hukum dan keadilan ditegakkan.

Penegakan hukum di bidang perpajakan juga diyakini akan ikut membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.

"Dengan penegakan hukum, proses penarikan pajak juga akan lebih transparan, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi khawatir merasa dicari-cari kesalahannya," katanya.

Kemudian, penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk memastikan dana wajib pajak digunakan untuk pembangunan dan kepentingan rakyat.

"Sehingga, masyarakat sadar akan pentingnya dukungan rakyat dari pajak untuk mendanai pembangunan dan melihat langsung dampak pajak yang dibayarkannya terhadap kehidupan masyarakat," pungkasnya.