"Dan disinilah, Ganjar-Mahfud ada solusi kartu KTP sakti, dimana KTP-nya itu sama seperti sekarang, tapi itu terintegrasi semua. Sehingga nanti misal ada tetangga atau teman, saudara kategori masyarakat tidak mampu, tetapi tidak mendapatkan bansos, itu bisa diupdate dengan segera dan kartunya cukup satu," kata Atikoh.

"Datanya itu akan benar-benar riil termasuk untuk kebutuhan pupuk bagi petani. Kalau datanya enggak jelas, datanya kurang riil, datanya kurang aktual tentu jumlahnya tidak akan tepat. Misalnya aslinha jumlah penduduk miskinnya 10 orang tapi yang terdata cuma 6 orang. Nah, jadinya tidak semuanya mendapat bantuan," sambungnya.

Lebih lanjut, Atikoh menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud memiliki komitmen untuk mengoptimalkan dan meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sehingga, dia meminta seluruh organ relawan dan masyarakat agar tidak termakan oleh berita hoaks dan menyesatkan soal bansos akan diberhentikan jika pasangan Ganjar-Mahfud terpilih di Pilpres 2024.

"Jadi jangan termakan hoaks ya. Bansos itu adalah amanah undang-undang, jadi kalau Pak Ganjar menjadi presiden pasti akan dilanjutkan bahkan malah ditambah dan akan ditepatkan sasarannya," tegasnya.

Selain itu, ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar ini juga mengatakan, mendapat mendapat keluhan terkait akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

"Ini ada jawaban dari Ganjar-Mahfud, satu keluarga tidak mampu satu sarjana. Sehingga semua masyarakat Indonesia itu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan tertinggi," jelasnya.

Baca juga: Atikoh Ganjar Ke Relawan di Ngajuk: Ketika Ada yang Menggunakan Kekuasaan dan Menakuti, Kita Tabrak!

"Karena dengan mendapatkan pendidikan tertinggi, sumber daya manusia bisa ditingkatkan sehingha nanti anak-anak kita punya peluang lebih besar apakah mau berwirausaha, akan menjadi pegawai, apakah ingin terjun di ekonomi kreatif apapun. Kalau SDM-nya itu sudah unggul maka akan mendapat peluang lebih luas," pungkas Atikoh.