Oleh karena itu, kata Eddy, subsidi energi harus segera dilakukan efisiensi. Caranya, data penerima subsidi energi harus disempurnakan oleh pemerintah.

"Caranya gimana? pertama data penerima subsidi energi itu harus kita sempurnakan. Jadi yang berhak itu siapa? misalnya saja, kaum miskin. Kedua yayasan, yayasan di bidang kemanusiaan. Ketiga misalnya UMKM. Itu berhak," katanya.

Lebih lanjut, Sekjen PAN itu pun menyampaikan pemerintah juga nantinya bakal membuat aturan yang lebih ketat lagi. Khususnya, bagi penerima manfaar petralite maupun gas LPG 3 Kg.

"Sekarang ini kan enggak ada aturannya. Jadi orang boleh beli pertalite siapa aja boleh beli LPG 3 Kg siapa aja boleh. Jadi yang harus kita lakukan penguatan di bidang aturan hukumnya. Di situ nanti kemudian dalam aturan hukumnya itu dibuat kriteria yang berhak menerima subsidi energi itu siapa, dan buat sanksi, sanksi bagi yang tetap membeli energi bersubsidi atau sanksi bagi orang yang menjual energi subsidi itu kepada umum," katanya.

Dengan cara itu, Eddy pun meyakini kebutuhan subsidi energi bakal mengurang drastis. Dengan begitu, nantinya juga negara bisa lebih berhemat APBN.

"Kalau subsidi energi kebutuhan berkurang, artinya itu merupakan penghematan APBN, yang mana kemudian penghematan kan bisa dipakai untuk membiayai program yang lain. Itu maksud saya. bukan memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis," pungkasnya.

Efisiensi subsidi

Ucapan Eddy Soeparno soal efisiensi subsidi bukan pertama kali diungkapkan.

Dikutip dari Kontan.co.id, Eddy pernah menyebutkan demi meningkatkan penerimaan negara untuk menekan tambahan utang baru, Prabowo-Gibran juga akan melakukan penghematan subsidi.

Menurutnya, jika Prabowo-Gibran terpilih maka subsidi akan diefisiensikan untuk lebih tepat sasaran. Misalnya saja subsidi BBM jenis Pertalite, serta subsidi tabung gas LPG 3 kg.

“Banyak subsidi yang diberikan ke masyarakat tetapi tidak tepat sasaran. Misalnya Pertalite ini subsidinya tidak kecil Rp 73 triliun. Rp 93 triliun untuk LPG 3kg. Ini 80 persen yang menikmati masyarakat mampu,” tutur Eddy dalam acara Adu Strategi Kelola Utang Penerus Jokowi, Rabu (10/1/2024).

Eddy menyampaikan terdapat banyak cara yang bisa dilakukan agar penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran.

Jika hal ini bisa dilakukan maka anggaran yang dikeluarkan pemerintah bisa lebih minim, sehingga pada muaranya utang pemerintah pun akan menurun.

Baca juga: Klarifikasi, TKN Sebut Prabowo Belum Punya Keputusan soal Pangkas Subsidi BBM jika Jadi Presiden

Selain melakukan efisiensi subsidi, pihaknya juga akan melakukan penghematan anggaran di berbagai sektor.

Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan negara, rasio pajak Indonesia dari yang saat ini di level 10,4% akan dinaikan setidaknya 0,6% hingga 0,8% per tahun. Caranya adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

“Kalau kita mengikuti aturan yang ada sekarang saja dan kita tekun untuk ekstensifikasi dan intensifikasi kita bisa menaikkan tax ratio kurang lebih 0,6%-0,8% per tahun,” kata Eddy.

Apakah subsidi BBM dan LPG bakal dipotong jika Prabowo-Gibran terpilih? (*)