"Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi, kami lihat dulu satu per satu partai yang lebih besar posisinya di DPR. Hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar," kata dia saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (20/3/2024).

Selain itu dia juga menyatakan masih menunggu langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pihak yang menginisiasi rencana hak angket tersebut.

"Nah kita lihat sejauh mana perjalanannya (langkah PDIP). Jadi bolehlah kita lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi terbanyak. Ini jawaban kami," kata dia.

Sementara itu, sebanyak lima anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) disebut telah menandatangani pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengungkapkan hal tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/3/2024).

"Setahu saya sudah ada lima teman-teman fraksi, setahu saya ya," kata Huda.

Namun demikian, ia enggan mengungkapkan siapa saja koleganya yang telah menandatangani pengajuan hak angket.

Sebab menurutnya, persyaratan pengajuan hak angket minimal 25 anggota dewan.

"Saya belum tanda tangan. Kan 25, kalau kebanyakan nanti malah enggak bagus," kata dia.

Huda belum bisa menargetkan kapan hak angket bisa diajukan, lantaran masih menunggu sikap Fraksi PDIP sebagai inisiator.

Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya masih mematangkan substansi hak angket.

"Secara substansi masih terus berjalan yah. Kan ini juga termasuk menjadi ruang komunikasi politik dengan teman-teman PDIP. Jadi secara substansi nanti ada waktunya. Prinsip hari ini yg paling utama adalah bergulir dulu. Tahapannya itu," kata dia.

Juru Bicara DPP PKS Muhammad Iqbal menyatakan pihaknya masih berharap hak angket dapat bergulir di DPR.

"PKS berharap hak angket tetap berjalan," kata dia saat dihubungi pada Kamis (21/3/2024).