Laporan Wartawan Tribunews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, peta dukungan terhadap calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa saja berubah, karena tergantung situasi dan kondisi perpolitikan saat ini.

Apalagi waktu pendaftaran bakal capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dibuka pada 19 Oktober 2023, dan pengumuman capresnya baru dilakukan pada 25 November 2023.

Fahri pun mengkritik manuver sejumlah partai politik (parpol) koalisi, termasuk para capres yang diusungnya, yang terlihat makin intensif.

Padahal hanya sebuah drama, yang oleh rakyat sendiri tidak kelihatan manfaatnya.

"Pemilu masih jauh. Kita masih punya waktu 5 bulan lagi untuk pendaftaran capresnya. Terlalu panjang waktu dan terlalu mungkin semuanya berubah," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2023).

"Di masa lalu (pemilu sebelumnya) calon-calon itu baru muncul last menit, bahkan dalam hitungan 1x24 jam. Artinya, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya, sekali lagi hanya sebuah drama," sambungnya.

Lain hal, lanjut Fahri, jika pertemuan itu dalam rangka perdebatan substansial misalnya dalam rangka membuka platform koalisi ke depan.

Menurutnya, koalisi yang ada saat ini hanya drama untuk memancing pemberitaan saja, yang konteksnya hanya sekedar pertemuan belaka.

Sementara publik, sebetulnya ingin tahu, apakah ada efek pada kebijakan negara di masa yang akan datang.

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan AHY-Puan, Demokrat Tegaskan Komitmen Bersama Koalisi Perubahan

"Tapi ujungnya nanti momennya 75 hari kampanye, ya berarti pertemuan-pertemuan ini kan hanya menjadi drama. Karena sekali lagi, tidak ada problem dalam aturan pemilu presiden menggunakan PT 20 persen," ujar Fahri.

Fahri juga mengingatkan para elit dan pemimpin Indonesia harus sadar pemilu bagi rakyat adalah tentang memilih pemimpin dengan berbagai latar pemikiran dan janji-janjinya dan track record-nya untuk akan datang.

Sehingga diharapkan tidak hanya sekedar basa basi, tak bermakna bagi kepentingan rakyat, untuk mengetahui siapa pemimpinnya yang sebenarnya.

"Apa yang dia (calon pemimpin) pikirkan, mau dibawa kemana bangsa ini? Hal-hal itu tidak boleh ditutupi hanya sekedar basa basi seperti yang terjadi selama ini," pungkas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.