Terkait hal ini, Yusril menyinggung soal tradisi politik di Indonesia. Menurutnya, jangan sampai terlihat dengan nyata hal-hal yang erat kaitannya dengan dinasti politik justru nampak dipermukaan.

"Jadi apakah itu baik bagi tradisi politik kita? Menurut saya sebenarnya gaperlu ada hal-hal seperti itu. Jadi politik itu jangan terkesan lebih harus menimbulkan satu Dinasti," kata Yusril kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

Tak hanya perihal dinasti politik, Pakar Hukum Tata Negara itu menyinggung soal restu dari pemerintah soal menentukan pemimpin.

Pernyataan Yusril ini didasari karena bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto akan mengkonsultasikan nama cawapresnya kepada sosok dengan julukan 'Pak Lurah'.

Menurut dia, restu itu bukan hal yang perlu dilakukan, terlebih akan ada dampak untuk pemimpin mendatang.

Baca juga: Anggawira Nilai Yusril Opsi Cawapres Terbaik bagi Prabowo untuk Jaga Stabilitas Hukum

"Dan politik itu juga (jangan) harus ada restu-restuan seperti tadi itu," kata dia.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan, yang harus disadari oleh para pemimpin adalah bagaimana meneruskan program yang ada di pemerintahan sebelumnya dan memperbaiki apa yang belum terselesaikan.

Akan tetapi, kata dia, dilanjutkan program itu tanpa harus menghapus yang sudah ada.

"Yang paling penting setiap pemimpin itu menyadari bahwa mereka bukan harus merobohkan atau menghapuskan apa-apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Tapi dia meneruskan apa yang baik dan tetap hormati apa yang ada itu," tukas dia.