Selain itu, ia menjanjikan akan mengumumkan hasil akhir pemantauan serta rekomendasi kepada publik setelah semua informasi terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh.

"Komnas HAM menghargai langkah-langkah yang diambil oleh Forkompinda, pemimpin komunitas agama maupun adat, serta masyarakat setempat dalam menciptakan kondisi yang kondusif," kata dia.

"Tindakan cepat dan tepat dari semua pihak yang terlibat menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni sosial," sambung dia.

Saling Tuding TNI dan OPM

Diberitakan Tribun-papua.com dan Tribunnews.com sebelumnya, TNI menyebut tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas ditembak dalam operasi penegakan hukum yang dilakukan TNI di Puncak Jaya, Papua pada Selasa (16/7/2024).

Ketiga orang yang tewas berinisial SW (33), YW (41), dan DW (36).

TNI menyatakan mereka dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK 753/AVT sekira pukul 19.45 WIT.

Hal itu dibenarkan Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan.

"Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753/AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut," jelas Letkol Inf Candra Kurniawan.

Namun demikian, Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) membantah tiga orang yang tewas ditembak aparat bagian dari mereka.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi.

Menurut dia, dua orang yang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan seorang lainnya adalah warga sipil.

Sebby mengatakan hal itu diketahuinya dari laporan Terinus Enumbi, pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya.

"Militer Indonesia telah menembak mati tiga warga sipil, sementara lainnya sedang mengalami luka tembak di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa pukul 20.00 malam," ujar Sebby dalam siaran pers dikutip dari Tribun-Papua.com pada Rabu (17/7/2024) petang.

Sebby mengklaim tiga orang yang tewas adalah Kepala Kampung Kalome di Distrik Mepogolok yaitu Sonda Wanimbo, Kepala Kampung Dokkome yaitu Pemerintah Murib, dan satu lainnya warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura bernama Dominus Enumbi.