Luhut Binsar Pandjaitan Rangkap Jabatan di Era Prabowo: Berpotensi Menjadi Beban Masa Depan
Posisi rangkap ini juga memunculkan beberapa kekhawatiran terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posisi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)yang merangkap jabatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadi sorotan berbagai pihak.
Luhut awalnya dilantik menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan kini juga dipercaya Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Ekonom Dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, sebagai figur sentral dalam pemerintahan Presiden Jokowi, Luhut memegang pengaruh yang sangat besar dalam berbagai kebijakan strategis.
Namun, Achmad menyebut, posisi rangkap ini juga memunculkan beberapa kekhawatiran terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan.
Baca juga: Tugas Utusan Khusus dan Penasihat Khusus Presiden, Dijabat Raffi Ahmad hingga Luhut
"Munculnya Luhut sebagai tokoh sentral lagi di era Prabowo mengundang pertanyaan. Apakah tidak ada figur lain yang layak untuk mengambil alih peran-peran penting tersebut? Indonesia adalah negara dengan populasi besar dan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang," kata Achmad, Selasa (22/10/2024).
"Mengapa peran-peran kunci ini harus kembali dipegang oleh LBP yang sudah lama berada di pusat kekuasaan?," sambungnya.
Ia menyebut, Setidaknya ada 3 alasan mengapa Luhut kembali ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk mengisi dua posisi kunci sekaligus.
- Konsentrasi Kekuasaan pada Figur Berpengaruh
Penunjukan Luhut dalam dua posisi strategis ini memperlihatkan tingginya kepercayaan pada satu individu yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi dan investasi.
Menurutnya, Luhut dilihat Prabowo terbukti mampu menarik investasi asing, terutama dari China, dan memainkan peran penting dalam hilirisasi nikel serta berbagai proyek infrastruktur.
"Bagi Prabowo, mempertahankan Luhut dalam posisi kunci ini mungkin dipandang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas kebijakan yang telah berjalan selama era Jokowi," ucapnya.
- Pengalaman dan Koneksi Internasional Luhut
"Salah satu alasan utama Prabowo memilih Luhut adalah karena luasnya jaringan internasional yang telah ia bangun selama ini," katanya.
Ia melihat, Luhut memiliki hubungan dekat dengan investor global, termasuk dari China, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, yang bisa mendukung visi Prabowo untuk menarik lebih banyak investasi asing.
- Kebutuhan akan "Pengendali" dalam Transisi Pemerintahan
Achmad menyampaikan, penugasan Luhut juga bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran transisi antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo.
Luhut, yang telah lama berperan dalam pemerintahan, dipandang sebagai figur stabil yang dapat memandu kebijakan dalam masa transisi, terutama di bidang teknologi dan digitalisasi yang semakin krusial bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.