Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai positif atas dukungan Wakil Presiden RI 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) pada Ketum Golkar Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Ujang mengungkapkan keduanya adalah tokoh Golkar, meski JK tidak masuk dalam kepengurusan Golkar.

"Hal yang bagus-bagus saja jika Pak JK mendukung Pak Airlangga, kenapa? Karena keduanya juga tokoh Golkar, walaupun saat ini tidak masuk kepengurusan. Artinya keduanya memang dekat. Keduanya memang tokoh Golkar. Oleh karena itu saya melihat hal yang positif jika Pak JK itu mendukung Pak Airlangga," kata Ujang, kepada wartawan, Senin (19/9/2022).

Baca juga: PKB Merasa Tidak Yakin Anies Bakal Mudah Dapat Partai Pengusung Pilpres 2024

Ujang mengungkapkan proyeksi nama pendamping sebagai calon wakil presiden (cawapres) ketika maju ke Pilpres 2024.

Cawapres bisa diambil dari internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau dari eksternal.

"Bisa di internal KIB. Di situ ada Zulhas, kalau Mardiono sulit ya, karena tidak dikenal. Atau dari pihak eksternal KIB," ujarnya.

Ujang menegaskan jika Airlangga maju sebagai capres dari KIB, maka akan lebih baik jika cawapres diambil dari eksternal.

"Jadi kalau skemanya jika JK mendukung Airlangga dan Airlangga (menjadi) capres di KIB, maka cawapres diambil dari eksternal. Bagus-bagus saja cawapres bukan diambil dari internal, karena Zulhas tidak mengantrol elektabilitas Airlangga, maka yang mengantrol adalah dari eksternal," katanya.

Baca juga: SBY Ungkap Ada Tanda Pemilu 2024 Bakal Curang, Peneliti BRIN: Bisa Jadi Kepentingan AHY Maju Pilpres

Menurutnya, cawapres dari eksternal diharapkan bisa mendongrak elektabilitas Airlangga.

Ada beberapa nama yang bisa dipertimbangkan seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Itu yang bisa mendongkrak KIB atau Airlangga, Ganjar, Khofifah, Mahfud MD. Itu hal positif menurut saya seandainya skema itu terjadi. Karena ini semua masih panjang, masih dinamis, masih terus berjalan sesuai dengan perkembangan dinamika politik yang terjadi ke depan," tandasnya.(*)