Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ada Dugaan Pelanggaran Terkait Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Bawaslu Serahkan ke KASN

Bagja mengatakan dari hasil temuan Bawaslu terdapat beberapa Pj yang juga diduga ikut melanggar. Bawaslu pun menyerahkan kasus tersebut ke KASN.

Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Ada Dugaan Pelanggaran Terkait Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Bawaslu Serahkan ke KASN
Tribunnews.com/ Mario Sumampow
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkap ada dugaan pelanggaran terkait pakta integritas PJ Bupati Sorong.  

Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.

Penjelasan Tim Ganjar-Mahfud

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada upaya-upaya untuk menutupi kejahatan demokrasi sebenarnya, soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu diungkapkan Hasto saat ditanya wartawan soal isu Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, yang berisi untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres.

Hasto pun menegaskan, bahwa kebenaran yang sebenarnya akan terungkap ke permukaan.

“Nanti akan kita lihat, karena politik ini kan (bicara) arus kebenaran. Siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar. Karena berbagai penggiringwn opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya,” kata Hasto saat ditemui di sela-sela rapat konsoldiasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Berita Rekomendasi

“Sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar,” sambung dia.

Hasto juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara seperti ini. Terlebih menggunakan manipulasi, apalagi kampanye hitam di Pilpres 2024

Dia lantas menyinggung soal kejadian kasus hoaks Ratna Sarumpaet pada tahun 2018 silam atau di masa-masa pertarungan Pilpres 2019 sedang berlangsung.

Dimana awalnya Ratna sempat disebut mengalami penggeroyokan oleh oknum aparat. Namun, pendukung Prabowo itu mengakui bahwa dirinya habis menjalani operasi sedot lemak di pipi dan pulang dengan kondisi lebam di wajahnya.

“Kami tidak (menggunakan manipulasi,red). Tadi dari Pak Arsjad juga menegaskan bahwa 'no black campaign', kita tidak mengenal model-model manipulasi drama. Dulu ada Ratna Sarumpaet dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara, pemain, penulis naskah, semua sekaligus. Kami enggak punya pengalaman di situ,” ungkap politisi asal Yogyakarta ini.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini pun merasa yakin, bahwa para Pj Gubernur akan menjaga prinsip netralitas.

Dia pun mengingatkan kembali bahwa kejadian di Mahkamah Konstitusi (MK) itulah contoh hilangnya sebuah prinsip netralitas.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas