Didapati pula praktik politik uang dan mobilisasi pemilih di lokasi pemungutan suara.

Selain itu, Trisna juga mendapati banyajnya surat undangan PSU yang masih tertumpuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Ketidakhadiran KPU RI yang mengambil tugas di Gedung WTC untuk memberikan pemahaman yang memadai dan akses info untuk bagaimana cara memilih, itu dimanfaatkan oleh segelintir orang atau oknum yang berkepentingan untuk memobilisasi justru dan mengarahkan untuk memilih salah satu caleg atau dalam hal ini beberapa peserta pemilu ini sangat mencederai asas dari pemilu itu sendiri," kata Trisna.

"Itu yang sangat kami sayangkan," sambung dia.

Koordinator Migrant Care Indramayu Muhammad Santosa yang melakukan pemantuan terhadap PSU dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK) juga mendapati sejumlah temuan di antaranya petugas KSK yang ditolak otoritas setempat.

Penolakan tersebut, kata Santos, terjadi karena pihak otoritas mengaku belum mendapatkan pemberitahuan sebelumnya.

Hal tersebut terjadi pada KSK 02 yang berlokasi di wilayah Sungai Gumut.

Ia menjelaskan KSK 02 sedianya akan digelar di dua titik lokasi yakni di daerah perkebunan dan tempat pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Awalnya, kata dia, tempat pencoblosan KSK di daerah perkebunan direncanakan pagi hari.

"Akan tetapi, ketika pagi hari sampai di titik pertama di KSK 02 itu ditolak oleh yang punya wilayah, mandor, ataupun yang berkuasa di sana," kata dia.

"Kenapa ditolak? Karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan sama sekali. Yang punya lokasi kaget tiba-tiba ada KPSLN datang mau untuk pencoblosan KSK. Oleh sebab itulah ditolak oleh pihak perusahaan atau perkebunan tersebut," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, KPU RI mengklaim pihaknya sudah berupaya memberikan informasi dan sosialisasi terkait pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia yang akan berlangsung pada Minggu (10/3/2024). 

Informasi dan sosialisasi tersebut mulai dari lokasi PSU hingga metode pencoblosan telah KPU sampaikan baik kepada tim peserta pemilu dan juga warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur.

Namun demikuan, Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengaku tak bisa memprediksi apakah minat masyarakat melakukan PSU akan tinggi atau justru sebaliknya.