Wapres Paparkan 5 Langkah Pemerintah Penuhi Hak-Hak Dasar Penyandang Disabilitas
Pemerintah telah mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di tanah air. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memaparkan lima langk
Editor: Content Writer
Pada kesempatan sama, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menggarisbawahi pernyataan Wapres, bahwa pemerintah terus mendorong penyandang disabilitas berperan aktif menjadi agen perubahan.
“Kami tidak akan pernah bosan menyampaikan bahwa isu disabilitas merupakan isu multisektor dan membutuhkan perhatian kita semua. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan elemen masyarakat,” kata Mensos.
Baca: Mensos Apresiasi Aksi Tagana dan KSB Bersihkan Sungai Citonjong
Untuk mengimplementasikan UU No. 8/2016, kata Mensos, dibutuhkan berbagai regulasi turunannya di berbagai bidang. Antara lain PP tentang perencanaan peradilan, pendidikan, ketenagakerjaan, rehabilitasi sosial, dan pelayanan publik.
Momentum peringatan HDI tahun 2019, kata Mensos, merupakan salah satu upaya pemerintah mengajak, mendorong, dan bergandengan bersama antara semua pihak mewujudkan Indonesia inklusif disabilitas. “Disabilitas memiliki potensi dan keahlian, dan dapat berkontribusi mendukung cita-cita masyarakat pemerintah menuju Indonesia maju,” kata Mensos.
Baik Wapres maupun Mensos memotivasi para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Bahwa mereka bisa menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih baik, dan jauh lebih mampu dalam segala hal daripada yang dipikirkan oleh masyarakat umum.
Baca: Kegiatan Sosialisasi Program PFM Tahun 2020 Direktorat PFM Wilayah II
“Kerja keras dan kemauan yang luar biasa tanpa rasa putus asa dapat meruntuhkan halangan dan mengubah persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas,” kata Mensos.
Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmavati Puspayoga, pejabat perwakilan kementerian dan lembaga terkait, perwakilan BUMN, perwakilan dunia usaha, dan organisasi atau komunitas penyandang disabilitas.
Hadir pula Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin, Dirjen Linjamsos Harry Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, Kepala Badiklit Pensos Syahabuddin, Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W. Manalu, Penasehat Darma Wanita Grace Batubara dan sejumlah pejabat eselon 2 berikut pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Sosial. (*)
