Hal ini lantaran KPU tidak mendapatkan izin dari pihak otoritas setempat untuk mendirikan tempat pemungutan suara (TPS).

Pihak pemerintah Tiongkok hanya memberi izin proses pemungutan suara dilangsungkan di gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berada di Causeway Bay, Hong Kong.

Sementara menurut KPU, gedung KJRI dinilai tidak memungkinkan untuk didirikannya TPS karena faktor keamanan dan keselamatan. 

"Oleh karena itu maka Pemilu 2024 akan dilakukan dengan metode pos," kata Anggota KPU RI, Idham Holik saat dikonfirmasi, Selasa (28/11/2023). 

Bertepatan Suasana Tahun Baru Cina, Pemungutan Suara di Hongkong dan Makau Gunakan Metode Pos
Adapun tidak boleh adanya pendirian TPS di Hongkong dan Makau adalah karena saat hari pemungutan suara, 13 Februari 2024, masih dalam suasana libur tahun Baru Cina yang jatuh pada 10 Februari 2024.

Sebagai informasi, proses pemungutan suara di luar negeri satu hari lebih dulu dibandingkan di Indonesia. 

“Izin dari Pemerintah Tiongkok hanya diperuntukan TPS luar negeri dalam premis KJRI,” jelas Idham. 

Tercatat total DPT Pemilu 2024 di Hongkong dan Makau berjumlah 164.691 orang. 

Dengan TPS yang terpusat di KJRI, pihak KPU khawatir bakal menyebabkan kemacetan mengingat luas area gedung dan padatnya kawasan kota Hong Kong.

“Jika ada TPS LN di lokasi gedung KJRI berpotensi akan ada antrian yang panjang mengular ke jalan utama kota Hong Kong,” tutur Idham.

“Karena luas area gedung di Hong Kong pada umumnya sempit, efek padatnya kota tersebut,” tambahnya menegaskan.